Dewan Pers Koordinasi dengan KPI Awasi Konten Siaran Jelang Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pers berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi seluruh produk pemberitaan di televisi menjelang Pemilihan Umum 2019.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan koordinasi ini untuk mencegah adanya tumpang tindih aturan yang bisa dimanfaatkan lembaga penyiaran televisi untuk kepentingan politik tertentu.

"Kenapa? Karena di masa lalu kalau ada media mendapat teguran dari KPI ngadunya ke Dewan Pers bahwa kemerdekaan pers telah diintervensi," ujar Stanley di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018)

Stanley menegaskan bahwa tidak boleh ada pembatasan terhadap pemberitaan, karena telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah adanya pemberitaan yang ditulis media tidak resmi.

Baca juga : Pemilu 2019, Dewan Pers Minta Media Jaga Independesi

"Kita punya pengalaman dengan publicnews.com juga bukan media, media jadi-jadian. Alamatnya ada di Depok, rumah kosong. Rumah itu terlantar. Orangnya ditangkap di Mojokerto, aneh lagi," ungkap dia.

Persoalan lainnya, kata Stanley, adanya iklan yang kerapkali dikemas secara terselubung dalam bentuk pemberitaan. Ia menganggap jika iklan dan berita bercampur aduk, maka akan masuk dalam pelanggaran pagar api (firewall). Oleh karena itu, seluruh lembaga pers harus bersikap tegas dalam menentukan iklan politik dan pemberitaan politik.

"Karena dalam peraturan firewall, kalau iklan ya di halaman iklan, kemudian font-nya dibedakan, dituliskan adv, iklan, seremonia dan macam-macam," ujar Stanley.

Baca juga : Peserta Pemilu Boleh Kampanye di Media Massa Hanya 21 Hari

Komisioner KPI Hardly Stefano juga menyatakan dukungannya terhadap KPU dan Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2019. Jika ada temuan potensi pelanggaran, diharapkan masing-masing objek regulator ditindak tegas.

"Kepada peserta pemilu harus diberi tindak tegas, tidak hanya lembaga penyiarannya," ujar Hardly.

Hardly meminta seluruh lembaga penyiaran televisi berlaku adil dan proporsional dalam pemberitaan, tidak memihak, dilarang memperoleh pembiayaan dari peserta dalam bentuk apapun dan tunduk pada regulasi lembaga yang berwenang.