Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melalui Survei Internal, Alumni UI Soroti Kasus Novel dan Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK

Kompas.com - 15/02/2018, 18:48 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas alumni Universitas Indonesia (UI) yang menjadi responden survei internal Ikatan Alumni (Iluni) UI menilai, ada upaya perlemahan  kepada KPK.

Pakar Hukum UI Junaedi mengatakan, salah satu kasus yang dinilai para responden melemahkan KPK adalah penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Kasus ini menjadi yang paling banyak mendapatkan perhatian," ujar Junaedi, di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Sorotan responden terhadap kasus Novel karena hingga saat ini tak kunjung menemui titik terang.

Baca juga: Survei Iluni UI: 48,8 Persen Responden Tak Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi

Padahal, kasus penyiraman air keras terhadap Novel terjadi sejak 11 April 2017. Namun, hingga kini pengungkapan kasus tersebut masih gelap.

Menurut Junaedi, persepsi para alumni itu selaras dengan Catur Cita Iluni UI yang disampaikan pada 2015 yakni pentingnya penguatan KPK.

Dalam survei Iluni UI, sebesar 54,5 persen dari responden yang disurvei menilai ada upaya pelemahan terhadap KPK.

Selain itu, 50 persen responden juga menyatakan tidak percaya atas komitmen memperbaiki di Kepolisian.

Baca juga: Komisioner Ombudsman Dikritik karena Komentarnya soal Kasus Novel Baswedan

Survei dilakukan dengan metode pengiriman kuisioner kepada Alumni UI melalui e-mail. Total responden sebanyak 502, atau hanya 2,5 persen dari alumni UI yang mencapai 20.471 orang. Adapun, margin of error sebesar 4,3 persen.

Hasilnya, dari 502 responden alumni UI, 48,8 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini.

Angka ketidakpuasan responden itu lebih tinggi dari yang menyatakan puas atau sangat puas yang hanya 40,4 persen. Sementara, sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

Kompas TV Seorang warga bernama Madun Hariyadi melaporkan ketua KPK Agus Rahardjo atas dugaan tindak pidana korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com