Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iluni UI Minta Jokowi Bersikap Tegas untuk Cegah Pelemahan KPK

Kompas.com - 14/07/2017, 17:48 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mencegah upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini diserukan merespons terbentuknya Pansus Angket KPK oleh DPR.

"Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk ambil sikap tegas dalam melawan upaya pelemahan KPK," ujar Ketua Umum Iluni UI Arief B Hardono, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Menurut Arief, pemerintah perlu bersikap untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul untuk melemahkan KPK.

Baca: Pansus Angket Bikin Kaus, Tulisannya Sindir KPK

Iluni UI tetap menyatakan penolakan terhadap hak angket DPR karena dianggap sebagai intervensi terhadap penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Iluni UI juga mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP), dan berharap KPK segera menetapkan semua pelaku korupsi yang tercantum dalam surat dakwaan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi dukungan yang diberikan Ikatan Keluarga Mahasiswa UI dan Iluni UI.

Baca: Lawan Pansus DPR, Pegawai KPK Ajukan Uji Materi ke MK

Menurut Agus, banyaknya dukungan menambah semangat KPK untuk segera menuntaskan proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami berterimakasih atas dukungan ini. Berbagai pertanyaan akan kami jawab dan kami tunjukan dengan fakta dan data. Mudah-mudahan ini jadi bekal kami untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang dituntut," kata Agus.

Kompas TV Pernyataan Pansus Angket dan MA Soal Safari Konstitusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com