Partainya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat, Hendropriyono Gugat KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono menggugat Komisi Pemilihan Umum ke Badan Pengawas Pemilu karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai partai peserta Pemilu 2019.

"Kami mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 kepada Bawaslu," kata Hendro melalui keterangan tertulis, Kamis (15/2/2018).

"Berkas permohonan sudah kami kirim pada Rabu, (14/2/2018). Kami sudah menerima tanda terima berkas Nomor 009/PS.PNM/II/2018," ujar dia.

Hendro menyatakan, di beberapa daerah seperti Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

(Baca juga: KPU Pastikan 16 DPP Parpol Lolos Verifikasi Faktual)

Ia menolak isi berita acara KPU karena hasil yang mereka muat, menurut Hendro, tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Ia menilai ada sejumlah kesalahan dan ketidakcermatan para petugas KPU di lapangan.

Dugaan pelanggaran itu antara lain dengan tetap digunakannya Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) sebagai dasar verifikasi faktual. Ia menganggap penggunaan Sipol sebagai dasar untuk verifikasi faktual ini jelas melanggar hukum.

"Bahkan sebagian petugas KPU di beberapa daerah menolak melakukan verifikasi dengan alasan pengurus partai dan anggota di data fisik tidak sesuai dengan data Sipol," kata Hendro.

Ia menambahkan, ada petugas KPU daerah tertentu yang enggan melakukan verifikasi faktual ke kantor PKPI setempat. Selain itu, ada pula yang tidak sinkron antara hasil verifikasi faktual tertulis di kabupaten atau kota dengan berita acara di provinsi setempat.

"Kami mempunyai bukti-bukti semua pelanggaran dan penyimpangan itu. Kami siap dilakukan untuk diverifikasi faktual ulang untuk membuktikan itu semua dengan verifikasi yang benar dan akurat," tutur Hendro.

"Pengajuan penyelesaian sengketa ini bukan hanya semata kami ingin ngotot sebagai peserta Pemilu 2019, tapi lebih dari itu kami ingin penyelenggaraan pemilu di semua tahapan dilaksanakan dengan profesional demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas," kata dia.