Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Ungkap Alasan Fredrich Yunadi Cabut Gugatan Praperadilan

Kompas.com - 12/02/2018, 14:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal peraperadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan praperadilan Fredrich Yunadi melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengacara Fredrich, Sapriyanto Refa mengatakan, pihaknya mencabut praperadilan karena tidak ingin digugurkan oleh hakim. Sebab, sidang perkara pokok kliennya telah bergulir di pengadilan sebelum sidang praperadilan dimulai.

"Kami menjaga jangan sampai menggugurkan sebelum digugurkan, lebih baik kami mencabut," ujar Sapriyanto usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018).

Fredrich mendaftarkan praperadilan dengan dua nomor registrasi berbeda.

(Baca juga: Hakim Kabulkan Pencabutan Praperadilan Fredrich Yunadi Terhadap KPK)

Dalam gugatan pertama yang didaftarkan Fredrich tanggal 18 Januari 2018, dengan perkara Nomor 9/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Jaksel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sidang perdana tanggal 12 Februari 2018.

Namun, gugatan tersebut dicabut pengacara Fredrich melalui surat tanggal 23 Januari 2018. Gugatan dicabut karena pihak Fredrich merasa jadwal sidang yang ditetapkan PN Jaksel terlalu lama.

Hakim tunggal praperadilan Ratmoho mengabulkan pencabutan gugatan praperadilan Fredrich Yunadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Hakim tunggal praperadilan Ratmoho mengabulkan pencabutan gugatan praperadilan Fredrich Yunadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018).
Lamanya jadwal sidang pertama disebabkan alamat pengacara Fredrich yang berada di wilayah Jakarta Barat sehingga prosedur pemanggilannya mesti lewat Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Setelah mencabut gugatan, pengacara Fredrich kembali mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Januari 2018.

Setelah didaftarkan ulang, ada perubahan di alamat pengacara Fredrich menjadi wilayah Jakarta Selatan. Gugatan yang didaftarkan ulang itu sudah teregister dengan perkara Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel.

Sapriyanto mengatakan, praperadilan berkejaran dengan waktu persidangan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Kami khawatir KPK akan melimpahkan berkas perkara. Untuk itu kami ganti alamat di Jaksel, prosesnya cuma satu minggu. Akhirnya ditetapkanlah sidang tanggal 5 (Februari)," kata Sapriyanto.

(Baca juga: Luapan Emosi Fredrich Yunadi yang Warnai Drama Sidang Perdana)

Namun, pada Senin (5/2/2018), KPK tidak hadir sehingga sidang ditunda sepekan. Di tengah menunggu jadwal sidang hari ini, KPK telah menentukan jadwal sidang perdana pokok perkara Fredrich pada Kamis (8/2/2018) lalu.

Sapriyanto mengatakan, sejak KPK mengumumkan bahwa berkas Fredrich telah dilimpahkan ke pengadilan, pihaknya meyakini bahwa praperadilan yang diajukan akan gugur.

"Untuk menghindari supaya praperadilan yang kami ajukan tidak gugur, besoknya kami ajukan permohonan pencabutan perkara," kata Sapriyadi.

"Karena kami pikir tidak ada lagi manfaatnya kalau diajukan. Buang-buang waktu karena sudah pasti akan gugur," ujar dia.

Fredrich didakwa menghalangi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto. Fredrich sebelumnya merupakan pengacara yang mendampingi Setya Novanto.

Menurut jaksa, Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Fredrich diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

Fredrich juga disebut meminta dokter RS Permata Hijau merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP.

Kompas TV Sidang pertama perkara kasus perintangan penyidikan terhadap Setya Novanto dengan terdakwa Fredrich Yunadi digelar Kamis (8/2) pagi tadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com