Kompas.com - 10/02/2018, 22:33 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah dan jajaran pegawai negeri sipil untuk memahami wilayah rawan korupsi dalam tugas sehari-hari.

"Dalam konteks pilkada, saya kira sama dengan Bawaslu, PNS itu harus netral, termasuk jangan kampanye menggunakan aset negara atau aset daerah," kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

Selain itu, ia mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil, terutama yang ada di jajaran Kementerian Dalam Negeri, untuk tidak tergiur dengan janji-janji politik pasangan calon.

"Nanti kalau mendukung saya menang, dapat jabatan A, B, C, D. Saya kira itu yang harus kita lawan," kata Tjahjo.

Baca juga : Batalkan Aturan Penelitian, Mendagri Diminta Terbitkan Permendagri Baru

Dia menyampaikan, arahan dari Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yakni untuk memilih pemimpin yang amanah pada Pilkada 2018. Presiden, kata Tjahjo, juga mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi politik uang.

"Mari adu konsep, adu gagasan, adu program. Kita hindari kampanye yang berujar kebencian, isu SARA, dan berbau fitnah," kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Abhan mengatakan, menciptakan pilkada yang bebas dari pengaruh politik transaksional harus menjadi komitmen bersama.

Menurut Abhan, praktik politik uang dapat menciptakan potensi tindakan koruptif. Praktik politik uang ini merupakan jenis kerawanan tertinggi.

Berdasarkan indeks kerawanan pilkada (IKP) 2018, Bawaslu mencatat ada tujuh daerah yang rawan praktik politik uang.

Sementara itu, terkait isu SARA, ada delapan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

"Yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta Papua," kata Abhan.

Baca juga : Mendagri Akan Pangkas Regulasi yang Berkaitan dengan Investasi

Siang ini, partai-partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah menyatakan komitmennya dalam "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas".

Selain Mendagri, hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo, serta perwakilan parpol.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.