JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengimbau agar kepala daerah dan wakilnya tak "ribut" atau berkonflik karena perbedaan pandangan hingga publik mengetahuinya.
Hal itu dikatakan Tjahjo, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (5/2/2018).
"Kan enggak baik, kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah menunjukkan (keributan) di luar. Nah itu yang ingin kami minta," kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, urusan internal antara kepala daerah dan wakilnya seharusnya cukup dibahas berdua. Apalagi, tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah telah jelas diatur.
"Soal detilnya, pembagian tugas di luar ketentuan dalam rangka mengelola tata kelola pemerintahan ya terserah berdua. Tapi ya jangan sampai menjadi sebuah keributan," kata dia.
Baca juga: Pilkada dan Tantangan Memunculkan Kepala Daerah Inovatif
Rencananya, pada Rabu (7/2/2018), Kemendagri akan mengumpulkan seluruh kepala daerah dan wakilnya beserta jajaran pemerintah daerah lainnya di Jakarta.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri Sumarsono mengatakan, kepala daerah dan wakilnya harus bersinergi agar hubungan keduanya tetap harmonis.
"Sama dengan suami-istri. Gimana bisa rukun, enggak cek-cok. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus betul-betul punya sinergitas, chemistry, visi yang sama," kata dia.
Sumarsono juga mengingatkan, partai politik pendukung pemerintah punya peran untuk membuat kadernya yang duduk di pemerintahan tetap akur.
"Partai pendukung juga harus menyadari perkawinan kedua visi-misi politik dengan kepentingan yang sama itu harus dibangun betul. Kalau dari awal perjodohan dadakan, ya sulit," kata Sumarsono.
Baca juga: Pertengkaran Kepala Daerah, Mendagri Nilai Pilkada Belum Lahirkan Negarawan
"Kalau dari awal cocok dalam berbagai sisi, ya umumya lancar. Kalau baru ketemu susah. Apalagi karakter orangnya beda. Dipaksakan ya bahaya. Hanya tahun pertama saja bulan madunya," lanjut dia.
Ia mencontohkan, keributan yang terjadi antara Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Riau, Sukarmis versus wakilnya, Zulkifli, pada Februari 2016.
Kemudian, antara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dengan wakilnya Udin Hianggio pada Oktober 2017.
Terbaru, Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan ribut dengan wakilnya, Abdul Rahman H Buding, pada akhir Januari 2018.