Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah dan Wakilnya Tak Tunjukkan Konflik Secara Terbuka

Kompas.com - 05/02/2018, 20:41 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengimbau agar kepala daerah dan wakilnya tak "ribut" atau berkonflik karena perbedaan pandangan hingga publik mengetahuinya. 

Hal itu dikatakan Tjahjo, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (5/2/2018).

"Kan enggak baik, kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah menunjukkan (keributan) di luar. Nah itu yang ingin kami minta," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, urusan internal antara kepala daerah dan wakilnya seharusnya cukup dibahas berdua. Apalagi, tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah telah jelas diatur.

"Soal detilnya, pembagian tugas di luar ketentuan dalam rangka mengelola tata kelola pemerintahan ya terserah berdua. Tapi ya jangan sampai menjadi sebuah keributan," kata dia.

Baca juga: Pilkada dan Tantangan Memunculkan Kepala Daerah Inovatif

Rencananya, pada Rabu (7/2/2018), Kemendagri akan mengumpulkan seluruh kepala daerah dan wakilnya beserta jajaran pemerintah daerah lainnya di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri Sumarsono mengatakan, kepala daerah dan wakilnya harus bersinergi agar hubungan keduanya tetap harmonis.

"Sama dengan suami-istri. Gimana bisa rukun, enggak cek-cok. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus betul-betul punya sinergitas, chemistry, visi yang sama," kata dia.

Sumarsono juga mengingatkan, partai politik pendukung pemerintah punya peran untuk membuat kadernya yang duduk di pemerintahan tetap akur.

"Partai pendukung juga harus menyadari perkawinan kedua visi-misi politik dengan kepentingan yang sama itu harus dibangun betul. Kalau dari awal perjodohan dadakan, ya sulit," kata Sumarsono.

Baca juga: Pertengkaran Kepala Daerah, Mendagri Nilai Pilkada Belum Lahirkan Negarawan

"Kalau dari awal cocok dalam berbagai sisi, ya umumya lancar. Kalau baru ketemu susah. Apalagi karakter orangnya beda. Dipaksakan ya bahaya. Hanya tahun pertama saja bulan madunya," lanjut dia.

Ia mencontohkan, keributan yang terjadi antara Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Riau, Sukarmis versus wakilnya, Zulkifli, pada Februari 2016.

Kemudian, antara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dengan wakilnya Udin Hianggio pada Oktober 2017.

Terbaru, Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan ribut dengan wakilnya, Abdul Rahman H Buding, pada akhir Januari 2018.

Kompas TV Mengenal lebih dekat dengan bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com