Mendagri Akan Pangkas Regulasi yang Berkaitan dengan Investasi - Kompas.com

Mendagri Akan Pangkas Regulasi yang Berkaitan dengan Investasi

Kompas.com - 07/02/2018, 21:05 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, akan terus memangkas berbagai regulasi yang dianggap menghambat birokrasi dan investasi di dalam negeri.

"Terus, terus, kami akan terus (pangkas)," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Berbagai regulasi yang akan dipangkas itu seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

"Arahan bapak Presiden. Intinya memotong birokrasi yang panjang. Memberikan kemudahan, melayani masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perizinan, investasi," kata dia.

Tjahjo tak menargetkan berapa banyak regulasi lagi yang akan dibabat habis. Ia hanya menegaskan, semua regulasi yang menjadi hambatan akan "dibersihkan".

(Baca juga: Mendagri Batalkan 51 Permendagri yang Dianggap Hambat Birokrasi)

 

"Enggak bisa target yang pasti terus, yang masalah yang menghambat," kata dia.

"Kita ingin berikan kemudahan kepada masyarakat, melayani masyarakat, memotong jalur birokrasi. Membangun tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien antara pusat dan daerah," tambahnya.

Ia pun berkata akan menggalakkan dan mengefektifkan forum-forum pertemuan dengan para kepala daerah se-Indonesia. Itu demi mendorong daerah mengkaji peraturan daerah (Perda) yang dianggap tak sesuai dengan arahan presiden.

"Tinggal forum-forum begini. Kami sampaikan kepada gubernur supaya mereka juga paham, 'heh tolong dong'. Kan bisanya hanya itu," kata dia.

"Kalau cabut Perda kan enggak bisa lagi, sudah yang terakhir yang 3.000 ribu (perda yang dibatalkan) saja yang terakhir. Harus lewat MA sekarang. Kalau lewat MA waduh satu bisa setahun (baru selesai)," lanjut dia.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan adanya penghapusan terhadp 52 peraturan menteri dalam negeri yang dianggap menghambat birokrasi.


Komentar

Terkini Lainnya

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan 'May Day' Harus Kondusif

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan "May Day" Harus Kondusif

Nasional
Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Megapolitan
Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Regional
Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Internasional
Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Internasional
Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Nasional
KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

Nasional
Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Megapolitan
Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Megapolitan
Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Regional
Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Megapolitan
Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Internasional
Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Nasional
Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Regional
12 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Minta Ganti Rugi, Ada yang Rp 571 Juta

12 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Minta Ganti Rugi, Ada yang Rp 571 Juta

Megapolitan

Close Ads X