Mendagri: Jangan Kampanye Gunakan Aset Negara!

"Dalam konteks pilkada, saya kira sama dengan Bawaslu, PNS itu harus netral, termasuk jangan kampanye menggunakan aset negara atau aset daerah," kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

Selain itu, ia mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil, terutama yang ada di jajaran Kementerian Dalam Negeri, untuk tidak tergiur dengan janji-janji politik pasangan calon.

"Nanti kalau mendukung saya menang, dapat jabatan A, B, C, D. Saya kira itu yang harus kita lawan," kata Tjahjo.

Dia menyampaikan, arahan dari Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yakni untuk memilih pemimpin yang amanah pada Pilkada 2018. Presiden, kata Tjahjo, juga mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi politik uang.

"Mari adu konsep, adu gagasan, adu program. Kita hindari kampanye yang berujar kebencian, isu SARA, dan berbau fitnah," kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Abhan mengatakan, menciptakan pilkada yang bebas dari pengaruh politik transaksional harus menjadi komitmen bersama.

Menurut Abhan, praktik politik uang dapat menciptakan potensi tindakan koruptif. Praktik politik uang ini merupakan jenis kerawanan tertinggi.

Berdasarkan indeks kerawanan pilkada (IKP) 2018, Bawaslu mencatat ada tujuh daerah yang rawan praktik politik uang.

Sementara itu, terkait isu SARA, ada delapan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

"Yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta Papua," kata Abhan.

Siang ini, partai-partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah menyatakan komitmennya dalam "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas".

Selain Mendagri, hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo, serta perwakilan parpol.