Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Jadi Parpol yang Paling Banyak Berkoalisi dengan Petahana

Kompas.com - 08/02/2018, 19:18 WIB
Estu Suryowati,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tercatat sebagai partai politik yang paling banyak berkoalisi dengan petahana yang mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2018.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin mengatakan, berdasarkan data Sistem Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) pagi tadi, total jumlah petahana yang ikut kontestasi Pilkada Serentak 2018 sebanyak 212 petahana.

"Ada 212 petahana yang ikut Pilkada ini terdiri dari enam gubernur, sembilan wakil gubernur, 34 walikota, 23 wakil walikota, 86 bupati, dan 54 wakil bupati," ucap Usep di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Sebanyak 212 petahana tersebut tersebar di 171 daerah yang menggelar pilkada serentak, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Baca juga : CSIS: Tekanan Psikologis Pilkada 2018 Paling Berat Dirasakan PDI-P

Usep lebih lanjut mengatakan, PDI-P menjadi parpol yang paling banyak berkoalisi dengan petahana. Ada 80 petahana yang mendapat dukungan dari PDI-P.

"Sebagai partai pemenang pemilu 2014, kursi PDI-P di daerah juga terbanyak," katanya.

Menyusul PDI-P, ada partai berlambang pohon beringin Golkar yang berkoalisi mendukung 77 petahana.

Yang menarik, kata Usep, adalah Partai Nasdem yang berada di urutan ketiga dengan dukungan terhadap 76 petahana.

Baca juga : Dana Kampanye Lebih dari Rp 473 M, Peserta Pilkada Jabar Bakal Kena Sanksi

"Dia (Nasdem) partai pemenang pemilu ke-9, tetapi bisa berkoalisi sampai 76 petahana yang mencalonkan," ujar Usep.

Usep mensinyalir slogan "politik tanpa mahar" yang didengung-dengungkan Nasdem menjadi faktor pendorong banyaknya koalisi dengan petahana.

Usep mengatakan, tentunya Nasdem sudah melakukan kalkulasi dan pertimbangan bahwa petahana yang didukung bakal memenangkan kontestasi.

"Politik tanpa mahar ini perlu kita apresiasi. Tetapi ada catatan tersendiri, bahwa mereka melakukannya lebih banyak di petahana yang mencalonkan," pungkasnya.

Kompas TV KPU Luwu menyatakan pasangan Buhari Kahar Muzakkar - Wahyu Napeng tidak lolos verifikasi calon bupati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com