KKP: 156 Nelayan Bersedia Mengganti Cantrang, 31 Menolak

Kompas.com - 05/02/2018, 14:32 WIB
Ratusan Nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/1). Mereka mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18 ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoRatusan Nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/1). Mereka mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pendataan ulang, memverifikasi serta memvalidasi kapal cantrang.

Hal ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo mengizinkan kapal nelayan cantrang kembali beroperasi selama masa peralihan alat tangkap ikan dari cantrang ke alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan siaran pers resmi KKP, Senin (5/2/2018), hingga pendataan hari ketiga pada Sabtu (3/2/3018) di Kota Tegal, Jawa Tengah, jumah nelayan yang bersedia beralih dari cantrang ke alat tangkap ikan ramah lingkungan, bertambah.

"Antusias nelayan sangat terlihat. Hingga hari ketiga, sebanyak 156 nelayan catrang menyanggupi mengganti alat tangkapnya. Itu ditandai dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan," ujar Ketua Tim Khusus Peralihan Alat Tangkap yang Dilarang Laksmana Madya (Purn) Widodo.

(Baca juga : Penuhi Tuntutan Nelayan, Menteri Susi Izinkan Cantrang)

Dalam proses tersebut, sebanyak 31 pemilik kapal menolak mengganti alat tangkap. Mereka tetap bersikukuh menggunakan cantrang untuk menangkap ikan.

Selain di Kota Tegal, proses pendataan ulang, verifikasi serta validasi kapal nelayan cantrang juga direncanakan dilaksanakan di Batang, Pati, Rembang dan Pekalongan.

Widodo berharap, dalam proses itu, pemilik kapal nelayan yang datang langsung ke petugas. Hal ini demi mendapatkan data akurat terkait kondisi nelayan.

"Jika pemilik kapal nelayan tidak (datang langsung), pendaftaran akan ditolak. Si pemilik kapalnya harus datang langsung karena kita ingin data-data akurat dari si pemilik kapal," ujar Widodo.

(Baca juga : Jika Nelayan Tak Patuh, Menteri Susi Ancam Cabut Lagi Izin Cantrang)

Kapal "markdown"

Widodo menambahkan, pendataan ulang, verifikasi dan validasi di Kota Tegal juga menunjukkan bahwa masih ada kapal nelayan yang melakukan 'markdown'.

'Markdown' artinya ukuran kapal asli melebihi ukuran yang tertera di dalam surat izin berlayar.

"Jadi di dalam surat, tertera 30 GT, padahal aslinya ada yang 50 GT, ada yang 100 GT atau bahkan ada yang 155 GT," ujar dia.

Melalui pendataan ini, pihak KKP akan memperbaiki dokumen kapal supaya sesuai dengan ukuran aslinya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X