Pilkada 2018: Nurdin Halid dan Sihar Sitorus Jadi Cagub dan Cawagub Terkaya

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon kepala daerah yang melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan Selasa (30/1/2018) pukul 12.00 WIB tercatat sebanyak 1.170 orang.

Lantas siapakah calon kepala daerah paling kaya berdasarkan laporan harta kekayaan mereka di KPK?

Jika dirunut berdasarkan jabatan masing-masing calon, dari mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, calon gubernur Sulawesi Selatan Andi Muhammad Nurdin Halid memiliki harta kekayaan tertinggi di antara para calon gubernur lainnya. Nurdin memiliki harta kekayaan senilai Rp 167.869.362.322.

Kemudian calon wakil gubernur Sumatera Utara Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus memiliki harta kekayaan tertinggi dari para calon wakil gubernur lainnya. Sihar memiliki harta kekayaan senilai Rp 350.887.340.551.

Baca juga: Polri Bantah Ada Arahan bahwa Anggota yang Ikut Pilkada Harus Menang

“Harta kekayaan tertinggi kalau kita perhatikan itu ada calon wakil gubernur di Sumatera Utara, kekayaannya Rp 350 miliar. Dia yang paling tinggi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Sementara itu, calon bupati Kabupaten Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin, memiliki harta kekayaan tertinggi dibanding calon bupati lainnya. Terbit memiliki harta kekayaan senilai Rp 95.153.681.298.

Kemudian calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Suhelah, memiliki harta kekayaan tertinggi dari calon wakil bupati lainnya. Suhela memiliki harta kekayaan senilai Rp 71.441.122.643.

Baca juga: PDI-P: Kalau Pakai Alat Negara untuk Pilkada, Kami Menang di Banten

Adapun calon wali kota Palopo Andi Ikhzan ABD Mutthalib memiliki harta kekayaan tertinggi dari calon wali kota lainnya. Andi memilki harta kekayaan senilai Rp 205.149.000.000.

Para calon kepala daerah dengan harta kekayaan tertinggi berdasarkan jabatan itu telah selesai verifikasi laporan harta kekayaan di KPK per-30 Januari 2018.

Dari 1.170 calon kepala daerah yang melaporkan kekayannya di lembaga antirasuah, 20 calon di antaranya belum diverifikasi karena masih perlu memperbaiki laporannya.