Sistem Noken Masih Rawan Memicu Konflik Kekerasan pada Pilkada Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Papua menjadi salah satu wilayah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018. Selain di tingkat provinsi, tujuh kabupaten/kota juga akan menggelar pilkada serentak, yakni Biak Numfor, Deiyai, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Mimika, Paniai, serta Puncak.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan, wilayah-wilayah yang akan melangsungkan pilkada serentak tersebut masuk dalam daerah rawan konflik, sebagaimana pemetaan Bawaslu RI dan Polri.

Berdasarkan pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, konflik bahkan menyebabkan korban jiwa. Misalnya dalam Pilkada Kabupaten Puncak 2011, sebanyak 57 orang menjadi korban jiwa pada tahapan pencalonan.

Sementara itu pada Pilkada Jayawijaya 2014, satu orang menjadi korban jiwa saat pembentukan daerah pemilihan.

Menurut Titi, salah satu pemicu kerawanan konflik dalam Pilkada Papua adalah adanya sistem noken. Penggunaan sistem noken telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009, sebagai budaya asli Papua.

"Dua isu penting yang selalu menyertai pilkada di wilayah Papua adalah sistem noken dan konflik kekerasan," kata Titi dalam sebuah diskusi di KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

(Baca juga: Rentan Manipulasi, Komnas HAM Minta Pemberlakuan Sistem Noken di Papua Diperjelas)

Apa itu sistem noken? Titi menjelaskan, ada dua mekanisme penggunaan sistem noken. Pertama, penggunaan noken untuk menggantikan kotak suara.

Surat suara diletakkan di dalam tas noken yang biasanya dipegang oleh para saksi dari pasangan calon.

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO Seorang petugas KPPS tengah menunjukkan surat suara dalam penghitungan suara seusai pemungutan suara, Selasa (29/1/2013) di TPS Kampung Wiligatnem, Jayawijaya. Warga di kampung itu menggunakan sistem noken sebagai sarana pemilihan.

"Jadi, bukan pemilihan langsung yang rahasia, di mana satu orang-satu suara-satu nilai. Tetapi, pemilihan konsensus yang biasanya berdasarkan kesepakatan atau keputusan bersama di suatu suku yang diwakili melalui kepala suku," ucap Titi.

(Baca juga: KPU Akan Fasilitasi Penggunaan Sistem Noken di Papua Saat Pilkada 2017)

Titi lebih lanjut mengatakan, sistem noken ini sangat rawan kecurangan. Pelaksanaan sistem noken pada Pilkada Papua sangat sering berujung pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hampir tidak ada penggunaan noken yang tidak berujung ke MK," ucap Titi.

PHPU utamanya terjadi karena adanya keberatan dari orang-orang yang suaranya dianggap diwakili oleh kepala suku. Di samping itu, lanjutnya, pada kenyataannya sistem noken juga diikuti praktik intimidasi, kekerasan, dan jual-beli suara.

"Jadi biasanya calon atau parpol yang tidak bertanggung jawab itu membayar kepala suku untuk memilih calon yang punya uang tadi," ucap Titi.

(Baca juga: Sistem Noken Dipermasalahkan, KPU Serahkan Pengaturan ke Daerah)

Sehingga, kata dia, noken yang awalnya betul-betul murni sebagai kearifan lokal, berubah menjadi sesuatu yang dimanipulasi baik karena tekanan kekerasan maupun intervensi uang.

Titi pun berharap seiring adanya modernisme, pengetahuan pendidikan politik, serta akses informasi yang semakin baik, mestinya sistem noken ini bisa disesuaikan dengan praktik yang lebih melindungi hak warga negara.

"Hak warga negara itu satu orang-satu suara-satu nilai dan harus difasilitasi memilih dengan rahasia. Apalagi dalam praktiknya ditemukan noken-noken yang dimanipulasi atau diintimidasi karena adanya praktik politik uang atau suap kepada kepala suku," ujar dia.