BPJS Kesehatan Berhemat demi Tutupi Defisit Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, persoalan ancaman defisit pada BPJS Kesehatan menemui titik terang.

Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri sudah mendapatkan solusi agar BPJS Kesehatan tidak lagi terancam defisit sebelumnya.

"Kemenkes, Kemenkeu, dan Kemendagri  sudah mendapatkan solusi yang tersinergi bahwa apa yang akan kita lakukan ke depan insya Allah bisa kita manfaatkan melalui menjalankan Inpres dan mengurangi defisit BPJS," ujar Puan di Kompleks Istana Presiden, Rabu (13/1/2018).

Puan mengatakan, solusi tersebut memang masih harus tetap harus dikaji kembali untuk diketahui efektivitasnya.

Puan berharap solusi tersebut tidak hanya bisa mengatasi ancaman defisit di BPJS Kesehatan, tetapi juga dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan sekaligus perluasan peserta se-Indonesia.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memastikan, solusi yang dimaksud bukanlah menaikkan tarif bulanan peserta BPJS.

(Baca juga: BPJS Kesehatan Akhiri Kerja Sama dengan RS Siloam TB Simatupang)

Nila meminta masyarakat tak usah khawatir soal isu kenaikan tarif bulanan peserta BPJS tersebut.

Solusinya, ada beberapa pos anggaran di BPJS Kesehatan yang bakal dihemat.

"Saya lupa detailnya, tapi kurang lebih dengan ada penghematan di mana, penghematan di mana, kurang lebih begitu," ujar Nila.

Diketahui, BPJS Kesehatan sempat dihantui defisit anggaran hingga tahun 2017 lalu. Namun, persoalan itu ditutupi sementara dengan suntikan dana dari pemerintah.

Kucuran anggaran pertama diberikan sebesar Rp 4,2 triliun. Kucuran dana itu berasal dari anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk peserta BPJS Kesehatan dari golongan penerima bantuan iuran  atau masyarakat kurang mampu.

Sementara gelontoran kedua sebesar Rp 3,6 triliun berasal dari penyertaan modal negara yang akan segera dicairkan dalam waktu dekat ini.