Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kalau Fadli Zon Sebut Jokowi Dua Periode, Bisa Di-'FahriHamzahkan' Gerindra

Kompas.com - 31/01/2018, 17:54 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai wajar pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyatakan Presiden Joko Widodo tak layak melanjutkan kepemimpinannya pada periode berikutnya.

Menurut dia, sebagai seorang oposan, Fadli pastinya akan berbicara seperti itu, bukan sebaliknya.

"Kalau dia (Fadli) sebut Pak Jokowi dua periode apa sikap Pak Prabowo? Bayangkan coba. Bayangkan sebaliknya, setelah membaca rekam jejak Pak Jokowi, Pak Jokowi cocok dua periode. Kira-kira Fadli Zon diapakan di Gerindra? Bisa di-Fahrihamzahkan," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

(baca: Fadli Zon: Prabowo Makin Siap Jadi Capres, Jokowi Cukup Satu Periode)

Maksud 'di-Fahrihamzahkan' adalah dipecat sebagai kader partai seperti yang dialami Fahri Hamzah ketika dipecat PKS.

Menurut dia, sangat normal bila Fadli sebagai oposan terus-terusan mengkritik Jokowi sehingga tak perlu dibesar-besarkan.

Hendrawan mengatakan, meski dikritik, Jokowi telah menunjukan kinerjanya dengan baik. Ia menganggap wajar bila belum semua hasil kerja Jokowi dapat dirasakan sebab masih dalam proses.

(Baca juga : Jokowi Jadi Imam Sholat di Afghanistan, Fadli Zon Anggap Pencitraan)

Namun, Hendrawan menilai kemajuannya sangat terasa.

"Misalnya jangan harapkan jalan tol sudah selesai semua, jalan tol tuh proyek 5-10 tahun. Itu sebabnya kita harus fair," lanjut dia.

Fadli Zon sebelumnya mengatakan, dalam waktu dekat partainya akan mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2019.

Menurut dia, Prabowo semakin siap kembali maju pilpres.

"Pak Prabowo makin lama makin siap untuk menjadi calon presiden. Harapan masyarakat demikian keinginannya. ( Jokowi) cukup satu periodelah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

(Baca juga: Kader Gerindra Minta Prabowo Segera Deklarasi Capres 2019)

Ia menilai, di era kepresidenan Jokowi kesejahteraan masyarakat justru menurun dan kehidupan semakin sulit.

Fadli juga menilai pemerintah gagal dalam menjalankan program di bidang pangan, salah satunya swasembada pangan.

Demikian pula kesejahteraan nelayan yang menurut Fadli masih terbengkalai di era pemerintahan Jokowi.

"Cukup satu periodelah, sudah capek. Makin susah, jadi apa yang dilakukan di satu periode ini saja banyak menimbulkan kesulitan di berbagai sektor," lanjut Fadli.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com