Fadli Zon: Usulan Mendagri soal Penjabat Gubernur Timbulkan "Distrust"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Presiden Jokowi menolak usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penunjukan dua petinggi Polri sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Ia menilai akan muncul ketidakpercayaan dari masyarakat bila Presiden tetap menerima usulan Mendagri itu.

"Memaksakan ini menurut saya Kemendagri ini akan timbulkan distrust masyarakat kepada pilkada, partai peserta dan kandidat itu sendiri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Baca juga : Mendagri: Dirjen Saya TNI-Polri, Masa Enggak Boleh Jadi Penjabat Gubernur?

Ia pun meminta pemerintah tak membawa-bawa Polri dalam memilih penjabat gubernur demi netralitas aparat penegak hukum. Menurut dia, dengan melibatkan Polri dalam tugas tersebut justru akan berdampak buruk bagi citra korps Bhayangkara.

Lagi pula, menurut Fadli, keamanan di pilkada bukan tanggung jawab di penjabat gubernur, melainkan Polri.

Baca juga : Jokowi Akan Pertimbangkan Kritik Publik soal Penjabat Gubernur dari Polri

"Ya ini menurut saya kesalahan ini ada di pemerintah ya bukan di Polri. Dan komitmen Polri ingin menjadi institusi yang netral di Pilkada profesional. Dengan menarik-narik Polri ke dalam Pilkada ini menurut saya rugikan Polri," kata Fadli.

"Usul Mendagri harus dihentikan karena ini menimbulkan spekulasi kecurigaan ditambah lagi upaya yang dianggap upaya Pilkada curang karena alasannya tidak jelas," lanjut politisi Gerindra itu.