Fadli Zon: Presiden Jokowi Tidak Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo tidak konsisten dengan komitmen politiknya dengan mengizinkan dua menteri dari Partai Golkar merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

Sebab, pada awal penyusunan kabinet, Jokowi sempat melarang menteri di Kabinet Kerja untuk merangkap jabatan sebagai pengurus partai karena dikawatirkan mengganggu kinerja.

"Saya kira Presiden Jokowi tidak konsisten, antara kebijakan dengan pelaksanaan. Ketidakkonsistenan ini dampaknya buruk," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Dia menambahkan, semestinya pada awal pembentukan kabinet, Jokowi tidak melarang menterinya merangkap jabatan sebagai pengurus partai. Jika itu dilakukan, maka Jokowi tetap terlihat konsisten.

(Baca juga: Idrus Marham Rangkap Jabatan, Istana Sebut Asal Bukan Ketum Parpol)

Fadli pun mengatakan, sebagai seorang pemimpin tentunya inkonsistensi Jokowi menjadi contoh yang tidak baik.

"Artinya seperti waktu itu (tidak mencopot Airlangga Hartarto dari kabinet), Presiden menjilat ludahnya sendiri," ujar Fadli.

Sebelumnya Menteri Sosial Idrus Marham tercatat sebagai pengurus di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Idrus didapuk oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Koordinator Bidang Eksekutif dan Legislatif.

Dengan demikian, dua menteri dari Golkar diberikan keistimewaan lantaran diizinkan merangkap jabatan sebagai pengurus partai, yaitu Idrus Marham dan Airlangga Hartarto yang merupakan menteri perindustrian.

(Baca juga: Menteri Rangkap Jabatan Disarankan Tunjukkan Kinerja demi Citra Jokowi)

Selain itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid juga tercatat sebagai pengurus Partai Golkar dengan menjadi Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan.

Padahal, pada awal pembentukan Kabinet Kerja, Jokowi melarang menterinya rangkap jabatan agar fokus bekerja.

Komitmen ini sempat dipatuhi sejumlah petinggi partai politik yang memilih nonaktif, demi fokus bekerja di kabinet. Mereka antara lain Menko Polhukam Wiranto dan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.