Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Calon Kepala Daerah PDI-P, Anton dan Puti Hadir, Djarot dan Gus Ipul Tak Tampak

Kompas.com - 28/01/2018, 16:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menggelar Sekolah Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1/2018).

Sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng tersebut hadir. Antara lain Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Komjen (Pol) Anton Charliyan, bakal calon Gubernur Papua John Wempi Wetipo, bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarnoputri dan bakal calon Wakil Gubernur Lampung Sutono.

Catatan Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan di Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, calon kepala daerah yang terdaftar mengikuti sekolah calon kepala daerah berjumlah 91. Namun hanya sebanyak 48 orang yang hadir dalam pembukaan, Minggu ini.

Beberapa bakal calon yang tampak tak hadir, antara lain bakal calon gubernur Jawa Barat TB Hasanudin, bakal calon gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, bakal calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat dan bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus.

Baca juga : Hati-hati, PNS Bisa Dipecat jika Unggah Gambar Calon Kepala Daerah)

Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah Komarudin Watubun mengatakan, peserta yang belum hadir saat pembukaan, akan hadir pada Minggu malam atau keesokan harinya. Sebab, saat ini mereka yang tidak hadir kebanyakan sedang mengurus proses ferivikasi faktual oleh KPU.

"Mereka beberapa waktu lagi akan bergabung bersama-sama kita di sini," ujar Komarudin di dalam sambutannya.

Komarudin berkelakar, sekolah calon kepala daerah kali ini lebih berwarna dibandingkan dengan sekolah tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya sekolah kali ini diikuti oleh tiga jenderal dari Polri dan seorang jenderal dari TNI.

"Sekarang ada jenderal begini, kalian harus lebih disiplin," ujar Komarudin.

Selama tujuh hari ke depan, peserta akan digembleng dengan sejumlah materi. Mulai dari bagaimana berproses selama Pilkada, materi soal pendalaman ideologi Pancasila, tata kelola pemerintahan yang baik hingga menjalankan visi misi partai politik saat menjadi kepala daerah.

Sejumlah tokoh yang sudah berpengalaman di bidangnya akan dihadirkan selama sekolah. Mereka diharapkan memberi pembekalan kepada para bakal calon kepala daerah agar mampu menjalankan kepemimpinan daerah dengan baik ke depannya.

Komarudin sekaligus mewanti-wanti bahwa selama sekolah berlangsung, seluruh status para peserta tidak berlaku. Tidak peduli peserta merupakan petahana, jenderal polisi, jenderal TNI, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai peserta sekolah.

"Seluruh atribut teman-teman, bintang, incumbent, dicabut dan sekarang seluruhnya sama sebagai siswa sekolah," ujar Komarudin.

 

Kompas TV KPU menganggap tidak wajar jika calon kepala daerah hartanya terlalu sedikit. Pasalnya, modal kampanye juga bersumber dari pribadi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com