Kompas.com - 26/01/2018, 13:02 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly (tengah) bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly (tengah) bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly mengingatkan jajarannya di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar tak lagi main-main dengan pungutan liar.

Pungli itu, kata Yasonna, misalnya untuk pengurusan dokumen keimigrasian, seperti paspor, visa atau lainnya.

"Tahun ini saya tak ingin dengar ada lagi pungutan liar, jalan khusus untuk pembuatan pengurusan dokumen keimigrasian," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Yasonna pun meminta jajarannya untuk terus mengoptimalkan layanan online guna pengurusan dokumen-dokumen tersebut.

"Kita sudah lakukan terobosan melalui pendaftaran online. Meskipun ada beberapa hal yang menjadi penghalang. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata dia.

(Baca juga: Setelah Dilaporkan ke Polisi, Serangan Akun Fiktif Paspor Online Menurun)

"Tapi, kita tidak boleh surut lakukan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik. Tugas kita melayani masyarakat. Saudara pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang melayani saudara," tegas Yasonna.

Yasonna ingin, dengan peningkatan kinerja, jajarannya akan mampu mendorong iklim investasi yang positif di dalam negeri bagi investor asing.

"Mendorong investasi kepada pekerja-pekerja atau orang yang masuk kemari untuk melakukan investasi, ini arahan Presiden," kata dia.

Tak lupa, ia pun mengingatkan jajarannya agar taat hukum dan berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

"Dalam rangka penegakan hukum keimgrasian, kita harus berlaku professional, menjaga tata krama yang baik, dan tidak melakukan perbuatan perbuatan yang melawan hukum," terang dia.

Kompas TV Pelayanan pembuatan paspor itu meliputi pembuatan paspor baru, pergantian paspor elektronik, serta perpanjangan paspor.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X