Menkumham Ingin Pengurusan Paspor dan Visa Bebas Pungli

Kompas.com - 26/01/2018, 13:02 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly (tengah) bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly (tengah) bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly mengingatkan jajarannya di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar tak lagi main-main dengan pungutan liar.

Pungli itu, kata Yasonna, misalnya untuk pengurusan dokumen keimigrasian, seperti paspor, visa atau lainnya.

"Tahun ini saya tak ingin dengar ada lagi pungutan liar, jalan khusus untuk pembuatan pengurusan dokumen keimigrasian," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Yasonna pun meminta jajarannya untuk terus mengoptimalkan layanan online guna pengurusan dokumen-dokumen tersebut.


"Kita sudah lakukan terobosan melalui pendaftaran online. Meskipun ada beberapa hal yang menjadi penghalang. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata dia.

(Baca juga: Setelah Dilaporkan ke Polisi, Serangan Akun Fiktif Paspor Online Menurun)

"Tapi, kita tidak boleh surut lakukan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik. Tugas kita melayani masyarakat. Saudara pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang melayani saudara," tegas Yasonna.

Yasonna ingin, dengan peningkatan kinerja, jajarannya akan mampu mendorong iklim investasi yang positif di dalam negeri bagi investor asing.

"Mendorong investasi kepada pekerja-pekerja atau orang yang masuk kemari untuk melakukan investasi, ini arahan Presiden," kata dia.

Tak lupa, ia pun mengingatkan jajarannya agar taat hukum dan berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

"Dalam rangka penegakan hukum keimgrasian, kita harus berlaku professional, menjaga tata krama yang baik, dan tidak melakukan perbuatan perbuatan yang melawan hukum," terang dia.

Kompas TV Pelayanan pembuatan paspor itu meliputi pembuatan paspor baru, pergantian paspor elektronik, serta perpanjangan paspor.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorDiamanty Meiliana
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X