Menkumham Ingin Pengurusan Paspor dan Visa Bebas Pungli

Kompas.com - 26/01/2018, 13:02 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly (tengah) bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly (tengah) bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly mengingatkan jajarannya di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar tak lagi main-main dengan pungutan liar.

Pungli itu, kata Yasonna, misalnya untuk pengurusan dokumen keimigrasian, seperti paspor, visa atau lainnya.

"Tahun ini saya tak ingin dengar ada lagi pungutan liar, jalan khusus untuk pembuatan pengurusan dokumen keimigrasian," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Yasonna pun meminta jajarannya untuk terus mengoptimalkan layanan online guna pengurusan dokumen-dokumen tersebut.


"Kita sudah lakukan terobosan melalui pendaftaran online. Meskipun ada beberapa hal yang menjadi penghalang. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata dia.

(Baca juga: Setelah Dilaporkan ke Polisi, Serangan Akun Fiktif Paspor Online Menurun)

"Tapi, kita tidak boleh surut lakukan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik. Tugas kita melayani masyarakat. Saudara pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang melayani saudara," tegas Yasonna.

Yasonna ingin, dengan peningkatan kinerja, jajarannya akan mampu mendorong iklim investasi yang positif di dalam negeri bagi investor asing.

"Mendorong investasi kepada pekerja-pekerja atau orang yang masuk kemari untuk melakukan investasi, ini arahan Presiden," kata dia.

Tak lupa, ia pun mengingatkan jajarannya agar taat hukum dan berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

"Dalam rangka penegakan hukum keimgrasian, kita harus berlaku professional, menjaga tata krama yang baik, dan tidak melakukan perbuatan perbuatan yang melawan hukum," terang dia.

Kompas TV Pelayanan pembuatan paspor itu meliputi pembuatan paspor baru, pergantian paspor elektronik, serta perpanjangan paspor.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Nasional
Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Nasional
Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Nasional
Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Nasional
Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Nasional
Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

Nasional
Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Nasional
Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Nasional
ICJR Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Masyarakat dan Akademisi

ICJR Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Masyarakat dan Akademisi

Nasional
Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Oknum Jaksa dan Seorang Swasta sebagai Tersangka Pemerasan

Kejagung Tetapkan 2 Oknum Jaksa dan Seorang Swasta sebagai Tersangka Pemerasan

Nasional
Gelar Humanesia, Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Beri Kado Akhir Tahun untuk Kemanusiaan

Gelar Humanesia, Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Beri Kado Akhir Tahun untuk Kemanusiaan

Nasional
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM

Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM

Nasional
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya

Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X