Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pembangunan Infrastruktur Jor-joran, Gizi Buruk di Depan Mata

Kompas.com - 26/01/2018, 11:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan adanya Kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua

Menurut Fadli, kejadian ini seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini.

Pemerintah, kata dia, terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.

"Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/1/2018).

Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Fadli mengatakan, kasus KLB gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban puluhan anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah.

(Baca juga : Kapolda Papua Sebut Lebih dari 10.000 Anak Asmat Bergizi Buruk)

Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017.

“Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan," kata dia.

Fadli mengingatkan kembali pemerintah, salah satu agenda Nawacita adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Jadi, tidak seharusnya pembangunan sumber daya manusia ini dikesampingkan di bawah pembangunan infrastruktur.

(Baca juga : Gubernur Papua dan Bupati Asmat Tolak Usul Jokowi untuk Relokasi Warga)

Apalagi, agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi pada masyarakat.

Sebab, ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat terbukti tak banyak.

"KLB gizi buruk dan campak yang menimpa anak-anak Asmat ini adalah contohnya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Pembangunan infrastruktur, menurut Fadli, telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat.

(Baca juga : Kapolda Papua: Beberapa Kepala Puskesmas di Asmat Bukan Dokter)

Laporan Global Nutrition, kata dia, menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos.

"Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol," kata Fadli

Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com