Fadli Zon: Pembangunan Infrastruktur Jor-joran, Gizi Buruk di Depan Mata

Menurut Fadli, kejadian ini seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini.

Pemerintah, kata dia, terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.

"Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/1/2018).

Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017.

“Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan," kata dia.

Fadli mengingatkan kembali pemerintah, salah satu agenda Nawacita adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Jadi, tidak seharusnya pembangunan sumber daya manusia ini dikesampingkan di bawah pembangunan infrastruktur.

Apalagi, agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi pada masyarakat.

Sebab, ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat terbukti tak banyak.

"KLB gizi buruk dan campak yang menimpa anak-anak Asmat ini adalah contohnya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Pembangunan infrastruktur, menurut Fadli, telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat.

Laporan Global Nutrition, kata dia, menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos.

"Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol," kata Fadli

Fadli menambahkan, kalaupun pemerintah berhasrat membangun infrastruktur, yang seharusnya dibangun prioritas infrastruktur kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Itu sebenarnya yang mendesak dibutuhkan rakyat Papua.

Menurut Fadli, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, ditambah seorang dokter spesialis.

Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Jadi, jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai.

Sesudah penanganan KLB yang saat ini telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, Fadli menilai perlu dipikirkan bagaimana segera memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua.

Ia menegaskan, penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, namun perlu dipikirkan edukasi efektif pada masyarakat di sana.

“Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah," ujarnya.