Usulan Mendagri agar Dua Perwira Polri Jadi Penjabat Gubernur Dinilai Rawan

Kompas.com - 26/01/2018, 10:41 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai, usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar dua perwira Polri menjadi Penjabat Sementara Gubernur Jawa Barat dam Sumatera Utara dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan.

Mendagri meminta dua petinggi Polri yaitu Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin untuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Menurut Riza, usulan ini tidak sesuai dengan alasan penunjukan yaitu faktor keamanan.

"Justru itu, kalau menjaga kerawanan, dimulai dengan memastikan keadilan, kesetaraan, itu konsepnya. Kalau ada polisi di sana (Jawa Barat dan Sumatera Utara), bukan menjaga kerawanan, justru menimbulkan kerawanan," kata Riza, saat dihubungi, Jumat (26/1/2018).

Baca juga: Dasar Hukum Kemendagri soal Usulan Dua Perwira Polri Jadi Penjabat Gubernur

Riza mengatakan, di Jawa Barat ada Irjen (Pol) Anton Charliyan yang mencalonkan diri sebagai wakil gubernur.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo KumoloKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Sementara itu, di Sumatera Utara ada Letjen Edy Rahmayadi yang mencalonkan diri sebagai gubernur.

Riza juga menilai, kebijakan Kemendagri ini akan menimbulkan kecemburuan antara Polri dan TNI karena di Sumatera Utara justru bukan dari TNI yang ditunjuk sebagai penjabat sementara.

Menurut dia, lebih baik jika Mendagri menunjuk penjabat sementara dari PNS di kementerian atau pemerintah daerah yang berpengalaman.

Baca juga: Komisi II Akan Minta Penjelasan Mendagri soal Perwira Polri Jadi Penjabat Gubernur

Ia  yakin, masih banyak PNS di kementerian dan pemerintah daerah yang bisa diberdayakan untuk menjadi penjabat sementara.

"Kalau militer dan polisi itu aturannya kan beda sama PNS. Kalau ambil dari kementerian dan pemerintah daerah yang sudah berpuluh tahun jadi PNS pasti mengerti aturan pemerintahan dibandingkan dari polisi dan tentara," lanjut politisi Gerindra itu.

Dua perwira Polri

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, dua perwira tinggi Polri diusulkan untuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X