Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Daryatmo Akan Pecat OSO dari Keanggotaan Partai Hanura

Kompas.com - 21/01/2018, 18:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura kubu Daryatmo akan memecat secara tidak hormat Oesman Sapta Odang (OSO) dari keanggotaan Partai Hanura. Pemecatan dilakukan karena OSO dituding menggelapkan dana partai sebesar Rp 200 miliar.

"Kami DPP Hanura di bawah kepemimpinan Pak Daryatmo dan Syarifuddin Sudding akan memberhentikan secara tidak hormat Bapak Oesman Sapta," kata Wakil Ketua Umum Hanura kubu Daryatmo, Sudewo, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (21/1/2018).

Sudewo mengatakan, penyelewengan terjadi saat OSO masih menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura. Uang Rp 200 miliar itu didapat dari berbagai sumber mulai dari calon kepala daerah, dana kesbangpol, hingga dana partisipasi anggota DPR dan DPRD Partai Hanura.

"Oesman Sapta telah terindikasi kuat melakukan pelanggaran keuangan partai menggunakan kekuasaannya sebagai ketua umum untuk meminta menarik uang dari berbagai pihak kemudian dimasukkan ke rekening pribadinya, ke rekening OSO Sekuritas," kata Sudewo.

(Baca juga: Klaim Ada Bukti OSO Gelapkan Rp 200 M, Kubu Daryatmo Akan Lapor Polisi)

Sudewo mengaku mempunyai bukti transfer. Transfer dilakukan oleh Wakil Bendahara Umum Hanura Beni Prananto secara bertahap selama kepemimpinan OSO berlangsung.

"Beni Prananto itu dulunya sebagai wakil bendera umum yang mendapat perintah dari Pak Oesman Sapta untuk memasukkan uang itu, mengambil dan memasukkan uang itu. Transfer kepada OSO Sekuritas itu semua sudah kami pegang," kata dia.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.
Menurut Sudewo, rapat untuk memecat OSO dari keanggotaan akan digelar pada Selasa (23/1/2018). Ia mengatakan, pemecatan ini dilakukan demi menyelamatkan marwah partai.

"Kami tegaskan apa yang terjadi bukan kehendak kami dari jajaran Partai Hanura. Itu murni pribadi Oesman Sapta yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua umum," kata dia.

Selain melakukan pemecatan, kubu Daryatmo juga berniat untuk melaporkan OSO ke Bareskrim Polri. OSO Sekuritas sebagai lembaga keuangan milik OSO juga akan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

(Baca juga: Jika Terus Terbelah, Hanura Berpotensi Hanya Jadi Penonton Pemilu 2019)

Sebelumnya, OSO juga sudah dicopot dari ketua umum Partai Hanura melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang digelar pada Kamis pekan lalu. Tudingan soal penggelapan ini menjadi salah satu dasar Munaslub memecat OSO dan menunjuk Daryatmo sebagai ketua umum.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu OSO, Gede Pasek Suardika, meminta pihak yang menuding OSO telah menggelapkan dana partai sebesar Rp 200 miliar untuk tidak sembarang menuduh.

(Baca juga: Soal Tudingan Penyelewengan Dana Partai Rp 200 M, Ini Kata Kubu OSO)

Pasek menekankan, akan ada implikasi yang serius terhadap yang bersangkutan atas tuduhan tersebut.

"Isu yang Rp 200 miliar, saya ingin sampaikan tolong hati-hati menuduh kalau tidak punya bukti yang kuat, karena dampaknya implikasinya serius," kata Pasek, dalam jumpa pers di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com