Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terus Terbelah, Hanura Berpotensi Hanya Jadi Penonton Pemilu 2019

Kompas.com - 20/01/2018, 16:38 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum dan Pemilu, Syamsuddin Radjab mengatakan bahwa Partai Hanura berpeluang hanya menjadi penonton di Pemilu 2019 mendatang.

Alasannya, partai yang didirikan pada tahun 2006 itu saat ini terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dengan kubu Ketua Umum Daryatmo.

Apalagi pada 28 Januari nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mulai melakukan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2019.

"Kalau dualisme kepengurusan terus berlangsung di daerah, dapat sebabkan tidak memenuhi persyaratan parpol. Kemungkinan batal ikut pemilu kalau tidak segera diselesaikan," ujar Radjab dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Baca juga : Pengurus Hanura Kini Terbelah Dua, Wiranto Sebut Dirinya Konsisten

Menurut Radjab, sebagai pilar demokrasi semestinya kedua kubu segera mendamaikan diri masing-masing dan tidak justru terus melanjutkan konflik internal.

"Parpol gagal dalam melakukan pendidikan politik dan sebagainya. Contohnya jelang Pemilu pecah belah kayak piring," kata dia.

Kata Radjab, kubu OSO belum aman meski saat ini telah mengantongi SK Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan Partai Hanura yang sah di mata pemerintah.

"Kalau kita belajar dari PPP. Tidak berarti OSO yang sudah daftarkan (kepengurusan) duluan otomatis diterima. Sejauh mekanisme penggantian di parpol itu dilanggar, boleh saja ditolak dan diverifikasi ulang terhadap kedua kubu ini," kata dia.

Baca juga : Sekjen Hanura Sudding Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pemalsuan

Sementara itu, mantan Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas mengatakan bahwa KPU tak perlu ambil pusing dengan polemik yang melanda Partai Hanura tersebut.

"KPU tentu tidak perlu menunggu, berjalan saja dengan yang sudah ada. Kalau masih pak OSO ya itu yang diakui. Kalau ada pergeseran adalah berdasarkan SK Menkumham yang baru," ucap Sigit.

"KPU tidak perlu menilai parpol di bawah kepengurusan siapa yang sah, cukup merujuk pada siapa yang disahkan oleh pemerintah yang dalam hal ini oleh Kemenkumham," tambahnya.

Kompas TV Partai Hanura kubu Daryatmo mendatangi kantor Kemenkumham. Mereka menyerahkan susunan kepengurusan Partai Hanura hasil Munaslub Cilangkap.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi 'Online' di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi "Online" di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi 'Online'

Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi "Online"

Nasional
KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com