Kompas.com - 21/01/2018, 11:59 WIB
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta kedua kubu di Partai Hanura yang tengah berselisih dapat menyelesaikan persoalan dengan duduk bersama.

"Saya hanya meminta kedua belah pihak untuk duduk bersama," kata Yasonna, saat ditemui di sela acara Imigrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2018).

Yasonna mengingatkan saat ini sedang berlangsung tahap verifikasi partai politik untuk pemilu. Karenanya dia menyebut pertikaian di tubuh Hanura itu akan merugikan partai tersebut.

"Saya minta dalam hal ini dewan pembina Pak Wiranto berkomunikasi, saya juga berkomunikasi dengan Pak OSO (Oesman Sapta Odang), berkomunikasi dengan Pak Gede Pasek, cobalah duduk bersama kita cari penyelesaian, karena pertikaian ini akan merugikan Hanura sebagai partai politik," ujar Yasonna.

Dia berharap kedua pihak bisa menemukan solusi atas perselisihan tersebut. Terkait SK nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018, yang mengesahkan kubu OSO sebagai pengurus yang sah, Yasonna menyebut SK tersebut dikeluarkan dalam rangka kepastian supaya Hanura dapat mengikuti verifikasi partai politik untuk pemilu.

(Baca juga: Partai Hanura Kubu Daryatmo Dukung Jokowi di Pilpres 2019)

"Karena Pak OSO tidak bisa tanda tangani surat tanpa Sekjen, Sekjen tidak bisa tanda tangani surat tanpa Ketua Umum, maka untuk kepastian kita kasih," ujar Yasonna.

Hanya saja, kubu Daryatmo kemudian muncul dan menyerahkan hasil munaslub ke kementeriannya.

"Maka, saya meminta dua-duanya untuk duduk kembali bersama. Saya juga bicara ke Pak Wiranto, Pak OSO duduk bersama," ujar Yasonna.

Polemik di Partai Hanura sendiri terjadi lantaran OSO diberhentikan dari jabatan ketua umum partai, setelah adanya mosi tidak percaya dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC partai Hanura.

Sebagaimana diketahui, beredarnya mosi tidak percaya pimpinan Partai Hanura di daerah disebabkan kabar adanya kewajiban mahar politik bagi calon legislatif yang akan maju dari partai Hanura.

Sebagai tindak lanjut, sejumlah pengurus Partai Hanura mengadakan rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

(Baca juga: Jika Terus Terbelah, Hanura Berpotensi Hanya Jadi Penonton Pemilu 2019)

Rapat memutuskan untuk memberhentian OSO dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Namun, hal itu tidak diterima oleh OSO. Ia menyatakan akan melakukan perlawanan kepada kader Hanura yang ia nilai akan merusak partai.

Tak berselang lama, OSO pun mencopot Sarifuddin Sudding dari posisi Sekretaris Jenderal partai Hanura lantaran dianggap melanggar disiplin organisasi dan dianggap ikut ambil bagian dalam pemecatan terhadap OSO sebagai pucuk pimpinan partai.

OSO juga akhirnya mengangkat Sekretaris Jenderal yang baru, Herry Lontung Siregar.

Kompas TV Partai Hanura kubu Daryatmo mendatangi kantor Kemenkumham. Mereka menyerahkan susunan kepengurusan Partai Hanura hasil Munaslub Cilangkap.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.