Ketentuan dalam Rancangan KUHP Dinilai Persulit Pemberantasan Narkotika

Kompas.com - 19/01/2018, 14:12 WIB
Ilustrasi Narkotika. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESIlustrasi Narkotika. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Diaturnya ketentuan pidana narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R- KUHP) dinilai malah mempersulit pemberantasan narkotika di Indonesia.

Sebab, pendekatan dalam R-KUHP tersebut dinilai lebih mengedepankan penghukuman ketimbang pencegahan dan pengobatan.

"Masuknya delik pidana narkotika adalah langkah mundur dan akan menghancurkan sistem yang sudah dibuat untuk selesaikan permasalahan narkotika di Indonesia," ujar Koordinator Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Totok Yulianto di Kantor LBH Masyarakat, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

(Baca juga: DPR Diminta Tolak Pasal Narkotika Masuk Rancangan KUHP)

Menurut Totok, sejak awal pemerintah sebenarnya telah menggunakan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi untuk mengatasi masalah narkotika.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah seolah menunjukkan sikap putus asa dalam mengatasi narkotika.

Penyelesaian masalah malah lebih mengutamakan penghukuman dan sanksi pidana. Bahkan, dalam R-KUHP, pemakai narkotika juga dikenai pidana pemenjaraan.

"Indonesia akan semakin terpuruk dalam mengatasi narkotika. Lihat saja, lapas malah menjadi pasar baru bagi narkotika. Sepertinya pemerintah sudah hopeless, sudah tidak ada harapan," kata Totok.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X