Ketentuan dalam Rancangan KUHP Dinilai Persulit Pemberantasan Narkotika

Kompas.com - 19/01/2018, 14:12 WIB
Ilustrasi Narkotika. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESIlustrasi Narkotika. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Diaturnya ketentuan pidana narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R- KUHP) dinilai malah mempersulit pemberantasan narkotika di Indonesia.

Sebab, pendekatan dalam R-KUHP tersebut dinilai lebih mengedepankan penghukuman ketimbang pencegahan dan pengobatan.

"Masuknya delik pidana narkotika adalah langkah mundur dan akan menghancurkan sistem yang sudah dibuat untuk selesaikan permasalahan narkotika di Indonesia," ujar Koordinator Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Totok Yulianto di Kantor LBH Masyarakat, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

(Baca juga: DPR Diminta Tolak Pasal Narkotika Masuk Rancangan KUHP)

Menurut Totok, sejak awal pemerintah sebenarnya telah menggunakan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi untuk mengatasi masalah narkotika.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah seolah menunjukkan sikap putus asa dalam mengatasi narkotika.

Penyelesaian masalah malah lebih mengutamakan penghukuman dan sanksi pidana. Bahkan, dalam R-KUHP, pemakai narkotika juga dikenai pidana pemenjaraan.

"Indonesia akan semakin terpuruk dalam mengatasi narkotika. Lihat saja, lapas malah menjadi pasar baru bagi narkotika. Sepertinya pemerintah sudah hopeless, sudah tidak ada harapan," kata Totok.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

Nasional
Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Nasional
Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Nasional
Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Nasional
Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Nasional
Mau Donasi Darah Aman di Tengah Pandemi, Patuhi Tata Cara Berikut

Mau Donasi Darah Aman di Tengah Pandemi, Patuhi Tata Cara Berikut

Nasional
Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Nasional
Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Nasional
UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

Nasional
UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X