Istimewakan Golkar, Jokowi Dinilai Berusaha Lepas dari PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez menilai, reshuffle jilid III yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah persiapan menuju Pemilihan Presiden 2019. 

Menurut Arya, Jokowi tengah melakukan persiapan agar tak terlalu tergantung dengan kekuatan PDI-P sebagai parpol pendukung utama.

Hal ini terlihat dari langkah Jokowi menambah jatah kursi menteri dan memberikan perlakuan istimewa untuk Partai Golkar.

"Dengan memberi penambahan kursi (ke Golkar), Jokowi ingin tingkatkan bargain dengan PDI-P. Meskipun Jokowi adalah kader PDI-P, namun sampai sekarang PDI-P belum deklarasi dukungan ke Jokowi," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: Reshuffle, Komitmen yang Dilanggar, dan Persiapan Pilpres 2019

Dalam perombakan kabinetnya, Jokowi memilih Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.

Idrus dipercaya menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju di Pilkada Jawa Timur.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.

Jokowi memberikan perlakuan istimewa terhadap Airlangga dengan mengizinkannya untuk rangkap jabatan.

Padahal, hal tersebut bertentangan dengan komitmen awalnya yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol.

"Tentu ini adalah upaya untuk Jokowi ingin dapat garansi dukungan (Golkar) di Pilpres," kata Arya.