Istimewakan Golkar, Jokowi Dinilai Berusaha Lepas dari PDI-P

Kompas.com - 18/01/2018, 18:59 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (kanan) usai melantik empat pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, Jenderal Purn Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki, Jenderal Purn Agum Gumelar sebagai Wantimpres, dan Marsekal TNI Yuyu Sutisna sebagai  KSAU. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18. PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (kanan) usai melantik empat pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, Jenderal Purn Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki, Jenderal Purn Agum Gumelar sebagai Wantimpres, dan Marsekal TNI Yuyu Sutisna sebagai KSAU. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez menilai, reshuffle jilid III yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah persiapan menuju Pemilihan Presiden 2019. 

Menurut Arya, Jokowi tengah melakukan persiapan agar tak terlalu tergantung dengan kekuatan PDI-P sebagai parpol pendukung utama.

Hal ini terlihat dari langkah Jokowi menambah jatah kursi menteri dan memberikan perlakuan istimewa untuk Partai Golkar.

"Dengan memberi penambahan kursi (ke Golkar), Jokowi ingin tingkatkan bargain dengan PDI-P. Meskipun Jokowi adalah kader PDI-P, namun sampai sekarang PDI-P belum deklarasi dukungan ke Jokowi," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: Reshuffle, Komitmen yang Dilanggar, dan Persiapan Pilpres 2019

Dalam perombakan kabinetnya, Jokowi memilih Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.

Idrus dipercaya menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju di Pilkada Jawa Timur.

Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.

Pada saat bersamaan, Jokowi tidak mencopot Airlangga Hartarto dari posisi Menteri Perindustrian meski yang bersangkutan kini menjabat Ketua Umum Partaoi Golkar.

Jokowi memberikan perlakuan istimewa terhadap Airlangga dengan mengizinkannya untuk rangkap jabatan.

Padahal, hal tersebut bertentangan dengan komitmen awalnya yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol.

"Tentu ini adalah upaya untuk Jokowi ingin dapat garansi dukungan (Golkar) di Pilpres," kata Arya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X