Reshuffle Kabinet, Jokowi Tambah Kursi Menteri untuk Golkar

Lihat Foto

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berjabat tangan dengan Sekjen Idrus Marham (kiri), calon Ketua DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo (kedua kanan), Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPP Golkar Happy Bone (kedua kiri) dan Ketua Fraksi Golkar Robert Joppy Kardinal (kanan) seusai pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). Airlangga Hartarto mengumumkan penunjukan Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR hingga 2019 menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik.(ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet. Pada reshuffle jilid III ini, Jokowi menambah satu kursi buat Partai Golkar.

Jokowi memilih Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Golkar adalah parpol baru di koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pada Pilpres 2014 lalu, Golkar yang ketika itu dijabat Aburizal Bakrie memilih bergabung Koalisi Merah Putih.

Saat itu, KMP mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun, kalah.

Pada awal pemerintahan, Jokowi menunjuk politisi senior Golkar Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sementara Golkar tetap memilih sebagai oposisi.

Dinamika politik kemudian terjadi. Seperti yang dilakukan selama ini, Golkar akhirnya merapat ke pemerintahan. PAN juga ikut meninggalkan KMP.

Untuk mengakomodasi Golkar dan PAN, Jokowi mengurangi jatah kursi Hanura di kabinet.

Saat reshuffle kabinet jilid II pada Juli 2016, Jokowi menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Kursi itu sebelumnya milik Hanura yang diisi Saleh Husin, kader Hanura.

(baca: Golkar Kembali Tegaskan Dukungan untuk Jokowi di Pemilu 2019)

Jokowi juga memberikan kursi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada PAN yang kini dijabat Asman Abnur.

Kursi itu juga sebelumnya milik Hanura yang diisi Yuddy Chrisnandi.

Namun, Jokowi memberi Hanura kursi menteri koordinator. Pendiri Hanura, Wiranto, mengisi jabatan Menko Politik Hukum dan Keamanan.

Kini, setelah Idrus menjabat Mensos, Golkar memiliki tiga kadernya di Kabinet.

Posisi Golkar relatif penting untuk pemilu presiden 2019 setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.