Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Anggap Penambahan Menteri bagi Golkar untuk Perkuat Koalisi

Kompas.com - 17/01/2018, 16:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, pertimbangan utama Presiden Joko Widodo menambah kursi menteri Golkar ialah untuk memperkuat konsolidasi koalisi partai pendukung pemerintah.

Apalagi, sebagai salah satu bagian dari pendukung pemerintah, Golkar merupakan partai yang perolehan kursinya terbanyak kedua setelah PDI-P.

Karena itu, ia menganggap wajar Golkar mendapat tambahan satu kursi menteri meski terlambat bergabung ke dalam koalisi.

(Baca juga : Reshuffle Kabinet, Jokowi Tambah Kursi Menteri untuk Golkar)

"Saya kira itu salah satu pertimbangan saja bahwa Golkar sebagai partai pendukung yang besar, nomor dua setelah PDI-P. Itu sebabnya, meski pun kontribusinya boleh dikatakan di pemilu presiden kan tidak ada," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Ia menambahkan, tentunya setiap partai memiliki ancang-ancang begitu mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengumumkan hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur di pilkada 2018.

(Baca juga : Melihat Peta Politik Pilpres 2019 Pascaputusan MK soal Presidential Threshold)

Hanya, kata Hendrawan, semua pertimbangan dipulangkan ke Presiden Jokowi untuk menentukan pengganti Khofifah.

Karena itu, PDI-P sebagai partai pendukung utama Jokowi tak mempermasalahkan penunjukan Idrus sebagai Menteri Sosial.

"Jadi saya kira pertimbangannya itu, soliditas kerjasama partai-partai pendukung," lanjut Hendrawan.

Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi melantik  sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta.

(Baca juga : Reshuffle Kabinet, Jenderal di Lingkaran Jokowi Bertambah)

Pada awal pemerintahan, Jokowi menunjuk politisi senior Golkar Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Golkar saat itu tetap memilih sebagai oposisi.

Dinamika politik kemudian terjadi. Seperti yang dilakukan selama ini, Golkar akhirnya merapat ke pemerintahan.

Saat reshuffle kabinet jilid II pada Juli 2016, Jokowi menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Kini, setelah Idrus menjabat Mensos, Golkar memiliki tiga kadernya di Kabinet.

Kompas TV Moeldoko aktif di Hanura, HKTI, dan pernah menjabat posisi tertinggi di TNI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com