Saat ditanya apakah larangan rangkap jabatan yang semula ditegaskan Jokowi di awal pemerintahan sudah tak berlaku, Jokowi tidak menjawab dengan tegas.
"Tadi kan sudah saya sampaikan jelas gitu, kok," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Langgar Komitmen
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, rangkap jabatan Airlangga ini telah melanggar dan mencederai Jokowi yang melanggar menterinya rangkap jabatan.
"Tradisi pemerintahan Jokowi jadi rusak karena Airlangga Hartarto bisa rangkap jabatan," kata Pangi.
(Baca juga: Airlangga Rangkap Jabatan, Kalla Sebut Partai Bisa Diurus Malam Hari)
Pangi khawatir langkah ini akan membuat para politisi lain di kabinet mendapatkan angin segar untuk juga ikut merangkap jabatan menjadi pengurus parpol.
Ia mencontohkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bukan tidak mungkin akan kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
Sebab, Hanura saat ini tengah mengalami konflik kepentingan dan ada dorongan dari kader agar Wiranto kembali memimpin partai yang didirikannya itu.
"Ada angin segar juga bagi Wiranto rangkap jabatan menjadi Ketua Umum Hanura sekaligus Menko Polhukam," kata Pangi.
Pangi juga melihat, rangkap jabatan Airlangga ini akan membuatnya tidak fokus bekerja, baik di Kementerian Perindustrian maupun Partai Golkar.
Jatah Golkar dan Hanura
Tak dicopotnya Airlangga dari kursi Menperin secara otomatis membuat kursi Partai Golkar di kabinet bertambah.
Sebab, pada saat yang bersamaan, Idrus Marham yang dilantik sebagai Mensos juga adalah politisi senior partai berlambang pohon beringin.
Idrus saat ini bahkan masih menjabat Sekjen Partai Golkar. Namun, berbeda dengan Airlangga, Idrus menyatakan akan segera menanggalkan jabatannya.
(Baca juga: Pekan Ini, Golkar Bakal Umumkan Sekjen Baru Pengganti Idrus)
Ia memastikan tak akan masuk ke susunan kepengurusan baru Partai Golkar yang kini tengah disusun Airlangga.