Pascaputusan MK, KPU Diminta Tak Khawatir soal Anggaran Verifikasi Faktual

Kompas.com - 17/01/2018, 21:09 WIB
Ketua KPU Juri Ardiantoro usai menghadiri acara DKPP Outlook 2017, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016). Kristian ErdiantoKetua KPU Juri Ardiantoro usai menghadiri acara DKPP Outlook 2017, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU) periode 2012-2017 Juri Ardiantoro merasa heran dengan pihak-pihak yang terkesan menakut-nakuti penyelenggara pemilu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kita diberi kekhawatiran yang luar biasa bahwa kalau mau melaksanakan putusan MK itu akan menghabiskan anggaran yang sangat besar dan kedua adalah waktu yang terbatas," kata Juri di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Juri melihat kekhawatiran yang coba dibangun itu merupakan salah satu bentuk pembenaran agar KPU tak menjalankan putusan MK. 

Baca juga : Jika Tak Ada Verifikasi Faktual, Hasil Pilpres 2019 Rentan Digugat ke MK

Kepada Komisioner KPU saat ini, dia pun berpesan agar tidak terlalu khawatir dengan urusan anggaran dan waktu. Lebih baik, kata dia, KPU fokus pada menyusun teknis pelaksanaan putusan MK.

"Sementara soal anggaran itu, biar menjadi diskusi pemerintah dan DPR, karena negara ini wajib untuk membiayai penyelenggaraan pemilu," ucap Juri.

"Dan KPU diberi kewenangan dan otoritas kuat untuk mengatur dan menjalankan putusan MK," kata dia lagi.

Baca juga : KPU Tegaskan Partai Lama Belum Selesaikan Proses Verifikasi

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam sejarahnya, KPU selalu bisa langsung melaksanakan putusan MK tanpa kendala yang berarti.

Sebab, kata dia, pada prinsipnya putusan MK merupakan putusan yang bisa langsung dilaksanakan.

"Kami punya kekhawatiran bahwa asumsi-asumsi atau pembenaran-pembenaran yang dibangun itu digunakan untuk mencari alasan supaya putusan MK ditafsirkan tidak sesuai maksud putusan itu, dan menjauhkan substansi putusan. Jadi, saran kami, KPU konsisten saja," kata Juri.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Nasional
Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X