Pascaputusan MK, KPU Diminta Tak Khawatir soal Anggaran Verifikasi Faktual

Kompas.com - 17/01/2018, 21:09 WIB
Ketua KPU Juri Ardiantoro usai menghadiri acara DKPP Outlook 2017, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016). Kristian ErdiantoKetua KPU Juri Ardiantoro usai menghadiri acara DKPP Outlook 2017, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU) periode 2012-2017 Juri Ardiantoro merasa heran dengan pihak-pihak yang terkesan menakut-nakuti penyelenggara pemilu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kita diberi kekhawatiran yang luar biasa bahwa kalau mau melaksanakan putusan MK itu akan menghabiskan anggaran yang sangat besar dan kedua adalah waktu yang terbatas," kata Juri di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Juri melihat kekhawatiran yang coba dibangun itu merupakan salah satu bentuk pembenaran agar KPU tak menjalankan putusan MK. 

Baca juga : Jika Tak Ada Verifikasi Faktual, Hasil Pilpres 2019 Rentan Digugat ke MK


Kepada Komisioner KPU saat ini, dia pun berpesan agar tidak terlalu khawatir dengan urusan anggaran dan waktu. Lebih baik, kata dia, KPU fokus pada menyusun teknis pelaksanaan putusan MK.

"Sementara soal anggaran itu, biar menjadi diskusi pemerintah dan DPR, karena negara ini wajib untuk membiayai penyelenggaraan pemilu," ucap Juri.

"Dan KPU diberi kewenangan dan otoritas kuat untuk mengatur dan menjalankan putusan MK," kata dia lagi.

Baca juga : KPU Tegaskan Partai Lama Belum Selesaikan Proses Verifikasi

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam sejarahnya, KPU selalu bisa langsung melaksanakan putusan MK tanpa kendala yang berarti.

Sebab, kata dia, pada prinsipnya putusan MK merupakan putusan yang bisa langsung dilaksanakan.

"Kami punya kekhawatiran bahwa asumsi-asumsi atau pembenaran-pembenaran yang dibangun itu digunakan untuk mencari alasan supaya putusan MK ditafsirkan tidak sesuai maksud putusan itu, dan menjauhkan substansi putusan. Jadi, saran kami, KPU konsisten saja," kata Juri.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X