KPU Tegaskan Partai Lama Belum Selesaikan Proses Verifikasi

Kompas.com - 17/01/2018, 15:14 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi, di ruang kerjanya, Gedung KPU Pusat, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (20/10/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi, di ruang kerjanya, Gedung KPU Pusat, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
|
EditorSabrina Asril

 JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU) memastikan partai-partai lama yang sudah menjadi partai peserta pemilu 2014 belum menyelesaikan proses verifikasi secara menyeluruh.

KPU mendefinisikan verifikasi secara menyeluruh sebagai kegiatan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, serta kegiatan memeriksa kebenaran dokumen dan mencocokan dengan fakta di lapangan.

"Kalau sekarang ini proses verifikasi dihentikan, berarti partai lama belum dilakukan proses verifikasi. Baru dilakukan penelitian administrasi," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Baca juga : Pertaruhkan Keabsahan Pemilu, DPR-Pemerintah Hapus Verifikasi Faktual


Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), partai-partai lama memang tidak perlu diperiksa dokumen dan kesesuaian faktanya di lapangan. Ketentuan ini ada dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Akan tetapi, paskaputusan MK, pasal tersebut dicabut yang berarti partai-partai lama juga harus diperiksa dokumen dan kesesuaian faktanya di lapangan.

"Karena itu, ya kami berpedoman kepada itu," ucap Pramono.

"Jadi kami nanti akan menyusun prosedur baru, PKPU akan kami ubah (tentang) proses verifikasi. Prinsip persamaan bagi partai lama dan partai baru harus terpenuhi," jelas Pramono.

Baca juga : Mendagri Sebut Sipol KPU dan Verifikasi Faktual Sama Saja

Lebih lanjut, dia mengatakan, KPU sudah siap dengan rancangan peraturan KPU yang baru, dan segera akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara itu mengenai waktu dan anggarannya, Pramono optimistis proses verifikasi terhadap seluruh partai akan selesai tepat waktu, yakni 17 Februari 2018.

"Dan kemungkinan kami tidak perlu melakukan revisi anggaran," kata Pramono.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X