PDI-P Anggap Penambahan Menteri bagi Golkar untuk Perkuat Koalisi

Kompas.com - 17/01/2018, 16:41 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat melantik menteri dan pejabat hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018) KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat melantik menteri dan pejabat hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, pertimbangan utama Presiden Joko Widodo menambah kursi menteri Golkar ialah untuk memperkuat konsolidasi koalisi partai pendukung pemerintah.

Apalagi, sebagai salah satu bagian dari pendukung pemerintah, Golkar merupakan partai yang perolehan kursinya terbanyak kedua setelah PDI-P.

Karena itu, ia menganggap wajar Golkar mendapat tambahan satu kursi menteri meski terlambat bergabung ke dalam koalisi.

(Baca juga : Reshuffle Kabinet, Jokowi Tambah Kursi Menteri untuk Golkar)

"Saya kira itu salah satu pertimbangan saja bahwa Golkar sebagai partai pendukung yang besar, nomor dua setelah PDI-P. Itu sebabnya, meski pun kontribusinya boleh dikatakan di pemilu presiden kan tidak ada," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Ia menambahkan, tentunya setiap partai memiliki ancang-ancang begitu mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengumumkan hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur di pilkada 2018.

(Baca juga : Melihat Peta Politik Pilpres 2019 Pascaputusan MK soal Presidential Threshold)

Hanya, kata Hendrawan, semua pertimbangan dipulangkan ke Presiden Jokowi untuk menentukan pengganti Khofifah.

Karena itu, PDI-P sebagai partai pendukung utama Jokowi tak mempermasalahkan penunjukan Idrus sebagai Menteri Sosial.

"Jadi saya kira pertimbangannya itu, soliditas kerjasama partai-partai pendukung," lanjut Hendrawan.

Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi melantik  sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta.

(Baca juga : Reshuffle Kabinet, Jenderal di Lingkaran Jokowi Bertambah)

Pada awal pemerintahan, Jokowi menunjuk politisi senior Golkar Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Golkar saat itu tetap memilih sebagai oposisi.

Dinamika politik kemudian terjadi. Seperti yang dilakukan selama ini, Golkar akhirnya merapat ke pemerintahan.

Saat reshuffle kabinet jilid II pada Juli 2016, Jokowi menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Kini, setelah Idrus menjabat Mensos, Golkar memiliki tiga kadernya di Kabinet.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X