Tim Hukum Peradi Surati KPK Minta Pemeriksaan Fredrich Yunadi Ditunda

Kompas.com - 11/01/2018, 14:27 WIB
Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Keterangannya berkaitan dengan kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Keterangannya berkaitan dengan kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Kedatangan mereka terkait kasus yang menjerat salah satu anggota Peradi, yang juga mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan surat kepada KPK perihal permohonan penundaan pemeriksaan terhadap Fredrich, yang rencananya akan dilakukan KPK pada Jumat (12/1/2018) besok.

Ketua Tim Hukum DPN Peradi yang menangani perkara Fredrich, Sapriyanto Refa di gedung KPK, Kamis (11/1/2018).Kompas.com/Robertus Belarminus Ketua Tim Hukum DPN Peradi yang menangani perkara Fredrich, Sapriyanto Refa di gedung KPK, Kamis (11/1/2018).
Salah satu Ketua Tim Hukum DPN Peradi yang menangani perkara Fredrich, Sapriyanto Refa,  mengatakan, pihaknya meminta pemeriksaan Fredrich ditunda sampai adanya hasil dari sidang kode etik advokat.

Baca juga: KPK Duga Fredrich Booking Kamar Perawatan Sebelum Novanto Kecelakaan

"Kami masukkan surat, kami minta pemeriksaan untuk besok itu ditunda dulu sampai adanya putusan sidang kode etik terhadap FY. Jadi kami hari ini datang dalam rangka untuk itu," kata Sapriyanto, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Ketika ditanya, apakah ini berarti Fredrich tak dapat menghadiri panggilan pemeriksaan besok, dia tak dapat memastikannya. 

Sapriyanto mengatakan, pihaknya akan menanyakan terlebih dulu kepada Fredrich.

"Saya belum bisa katakan itu karena kami kan sampaikan juga ke FY sore ini apakah besok bisa hadir atau tidak. Kan keputusan itu bukan di kami," ujar Sapriyanto.

Baca: Diduga Berkomplot dengan Dokter Bimanesh, Fredrich Sebut KPK Memfitnah

"Kami hanya lakukan upaya bagaimana pemeriksaan bisa ditunda dengan alasan yang bisa kami pertanggungjawabkan. Kalau apakah FY bisa hadir atau tidak, tentu itu kembali ke FY," tambah Sapriyanto.

Sapriyanto mengatakan, ia ingin bertemu langsung dengan Direktur Penyidikan KPK dan penyidik yang menangani perkara Fredrich. Namun, hal itu urung dilakukan.

"Kami ingin ketemu dengan Direktur Penyidikan karena Beliau yang memberikan surat pemanggilan dan juga ingin ketemu dengan beberapa orang penyidik perkara ini. Tetapi, kata mereka sedang tidak ada di tempat, kalaupun ada harus janji lebih dahulu," ujar pria yang juga Wakil Ketua Umum Peradi itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X