Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa Terkait Kasus e-KTP, Ini Kata Miryam S Haryani

Kompas.com - 10/01/2018, 17:27 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani terkait kasus e-KTP.

Pemeriksaan Miryam merupakan pemeriksaan tambahan di luar jadwal pemeriksaan KPK hari ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Miryam diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Anang sudah berstatus tersangka dalam kasus e-KTP.

"Miryam Haryani diperiksa sebagai saksi untuk ASS," kata Febri, saat dikonfirmasi, Rabu (10/1/2018).

Sementara itu, usai pemeriksaan, Miryam mengatakan dirinya ditanya sekitar delapan pertanyaan oleh penyidik KPK. Salah satunya soal apakah dirinya mengenal Anang.

"Tadi karena saya dipanggil saksinya Pak Anang, terus saya enggak kenal sama Pak Anang, selesai. Nunggunya (saja) lama," ujar Miryam.

(Baca juga: Menurut Hakim, Akom, Miryam, dan Tiga Politisi Lain Ikut Diperkaya Andi Narogong)

KPK sebelumnya pada Rabu (3/1/2018) lalu saat memeriksa Setya Novanto menyatakan sedang mengembangkan perkara untuk menemukan keterlibatan pihak lain dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Namun, Miryam mengaku tidak mengetahui soal adanya pelaku lain di kasus ini.

"Tanya penyidik itu, tanya Pak Febri (Jubir KPK) lebih tahu," ujar Miryam.

 

Bertemu di toilet

Hari ini, Novanto juga diperiksa KPK. Miryam mengaku bertemu dengan mantan Ketua DPR itu. Namun, dia mengaku tidak membicarakan masalah e-KTP.

"Sempet ketemu waktu di toilet (KPK). Sehat-sehat saja beliau, semangat," ujar Miryam.

(Baca juga: Pimpinan Pansus Angket Anggap Vonis Miryam Tak Coreng Kredibilitas)

Miryam sebelumnya sudah divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11/2017).

Miryam juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com