Khofifah Kirim Surat ke Jokowi Minta Izin Maju Pilkada Jatim

Kompas.com - 09/01/2018, 13:14 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Dardak di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (5/1/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Dardak di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (5/1/2018)
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi permohonan maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

"Insya Allah hari ini saya menyampaikan surat izin mendaftar dan mohon mengikuti proses kontestasi," kata Khofifah di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

"Sekaligus jika sudah ditetapkan sah menjadi bakal calon gubernur, saya mohon diizinkan mengundurkan diri dari keanggotaan kabinet," tambahnya.

Menurut Khofifah, ia telah menugaskan bawahannya menyampaikan surat itu kepada Presiden.


"Sore ini mungkin (surat masuk). Saya coba cek, ya, karena ada yang sudah saya tugaskan," kata Khofifah.

Ia juga menambahkan, menurut rencana, pada Rabu (10/1/2018), dirinya bersama pasangannya, yakni Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, akan mendaftar ke KPU Jatim.

"Besok, terakhir, ya, pagi," kata Ketua Umum Muslimat Nahdhatul Ulama tersebut.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan, begitu surat permohonan pengunduran diri sampai ke mejanya, ia langsung akan memutuskan.

"Suratnya nanti sampai ke meja saya dulu, akan langsung saya putuskan. (Sekarang) ini belum sampai ke meja saya," ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).

Soal apakah Jokowi akan langsung mengganti menteri tersebut, ia belum dapat menjawab.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergitas Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergitas Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Nasional
ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Nasional
BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Nasional
Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Nasional
Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X