Khofifah Kirim Surat ke Jokowi Minta Izin Maju Pilkada Jatim

Kompas.com - 09/01/2018, 13:14 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Dardak di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (5/1/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Dardak di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (5/1/2018)
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi permohonan maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

"Insya Allah hari ini saya menyampaikan surat izin mendaftar dan mohon mengikuti proses kontestasi," kata Khofifah di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

"Sekaligus jika sudah ditetapkan sah menjadi bakal calon gubernur, saya mohon diizinkan mengundurkan diri dari keanggotaan kabinet," tambahnya.

Menurut Khofifah, ia telah menugaskan bawahannya menyampaikan surat itu kepada Presiden.

"Sore ini mungkin (surat masuk). Saya coba cek, ya, karena ada yang sudah saya tugaskan," kata Khofifah.

Ia juga menambahkan, menurut rencana, pada Rabu (10/1/2018), dirinya bersama pasangannya, yakni Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, akan mendaftar ke KPU Jatim.

"Besok, terakhir, ya, pagi," kata Ketua Umum Muslimat Nahdhatul Ulama tersebut.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan, begitu surat permohonan pengunduran diri sampai ke mejanya, ia langsung akan memutuskan.

"Suratnya nanti sampai ke meja saya dulu, akan langsung saya putuskan. (Sekarang) ini belum sampai ke meja saya," ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).

Soal apakah Jokowi akan langsung mengganti menteri tersebut, ia belum dapat menjawab.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X