"Ada Kebutuhan Jokowi Melindungi Pengaruh Politik Airlangga"

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti SMRC Sirojudin Abbas memperkirakan, hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Golkar akan rusak jika Airlangga Hartarto diminta mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian.

Sementara Jokowi, membutuhkan dukungan dari partai-partai lain di luar PDI-P, untuk menghadapi pilpres 2019.

Abbas melihat, Jokowi memilih melindungi Airlangga karena tidak ingin partai berlambang pohon beringin itu tidak solid, dan berdampak pada dukungan di 2019.

"Saya kira ada kebutuhan Jokowi untuk melindungi leverage politik yang dimiliki oleh Airlangga Hartarto," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

Abbas menjelaskan, dalam tradisi politik Golkar, biasanya Golkar akan lebih loyal dan kompak mendukung pimpinannya (Ketumnya) yang memiliki koneksi langsung atau menjadi bagian dari pusat kekuasaan.

(Baca juga : Soal Airlangga, Larangan Jokowi tentang Rangkap Jabatan Harus Dicerna Kontekstual)

Ketum yang menjadi bagian dari pusat kekuasaan dapat menjadi pemersatu kader partai baik di tingkat pusat (DPP) maupun di daerah-daerah.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar dalam 1,5 tahun terakhir juga terus membenahi internal yang pecah.

"Apabila Pak Airlangga tergeser posisinya dari menteri, dan akibatnya membuat posisi dia dengan Pak Jokowi sedikit berjarak, maka ini akan sedikit berdampak pada legitimasi Airlangga," ucap Abbas.

Terdepaknya Airlangga dari kursi Menteri Perindustrian diperkirakan bakal mengubah loyalitas pengurus DPP dan daerah kepadanya.

"Itu merugikan secara politik, bagi kepentingan pilpres 2019. Jadi, ini (Jokowi dan Airlangga) saling membutuhkan," ujar Abbas.