Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Deddy Mizwar soal Dukungan Pencapresan Jokowi di Pemilu 2019

Kompas.com - 05/01/2018, 21:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus bakal calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, mengaku tak mempermasalahkan amanat Ketua Umum Partai Golkar dalam penyerahan rekomendasi pilkada di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Dalam sambutannya, Airlangga mengamanatkan kepada seluruh calon kepala daerah yang diusung partainya untuk mendukung pencapresan Presiden Jokowi.

Deddy menegaskan, dirinya adalah kader Partai Demokrat dan akan menjalankan arahan partai berlambang mercy itu.

Ia menilai, amanat Airlangga itu ditujukan hanya kepada kader Golkar

"Itu untuk kader Golkar. Ya kan lain, untuk kader Golkar. Saya kader Demokrat saya harus dengar arahan dari Demokrat. Kan berbeda kasusnya. Itu kan untuk pilpres, kalau ini beda lagi," kata Deddy di Kantor DPP Partai Golkar.

(Baca juga: Golkar Minta Calon Kepala Daerah yang Diusung Sukseskan Pencapresan Jokowi)

Ia mengatakan tak ada masalah semisal Golkar dan Demokrat berbeda dalam koalisi di pemilu 2019 nantinya. Karena itu ia meminta amanat dari Airlangga tersebut tak dibesar-besarkan.

Ia pun melihat amanat dari Airlangga tersebut sebagai salah satu peluang untuk terbentuknya koalisi di Pemilu 2019.

"Ya siapa tau kan berkoalisi juga. Kita gak tahu ya. Bisa juga tidak berkoalisi dalam pembentukan capres. Dan kalau beda koalisi pada pilpres emang kenapa sih? Kayak mau perang aja," lanjut Deddy.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta calon kepala daerah yang diusung partainya turut menyukseskan pencapresan Presiden Jokowi di pemilu 2019.

Sebab, kata Airlangga pencapresan Jokowi sudah menjadi hasil musyawarah nasional (munas) dan diteguhkan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Kepada saudara kami titipkan selain memenangkan pilkada, saudara mengemban amanat munas partai golkar yaitu mengusung presiden untuk periode kedua," kata Airlangga dalam sambutannya saat penyerahan rekomendasi pilkada di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2018).

Kompas TV Partai Golkar memastikan berkoalisi dengan Partai Demokrat di Pilkada Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com