Ada Pilkada, 2018 Jadi Tahun Rawan Maladministrasi

Kompas.com - 05/01/2018, 14:08 WIB
Pimpinan Ombudsman di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (5/1/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAPimpinan Ombudsman di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (5/1/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menilai tahun 2018 akan menjadi tahun yang rawan pelanggaran administrai atau maladmistrasi. Hal itu menyusul adanya gelaran Pilkada Serentak pada pertengahan tahun nanti.

"Karena fokus orang kepada perebutan kekuasaan utamanya itu di daerah-daeeah," ujar Anggota Ombudsman Laode Ida di Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Menurut dia, anggaran daerah rawan disalahgunakan oleh kepala daerah atau birokrasi di daerah untuk kepentingan politiknya. Apalagi bila kepala daerah tersebut ikut maju kembali di Pilkada 2018.

Namun, bila kepala daerahnya tidak maju lagi, maka dukungan anggaran daerah juga bisa diberikan untuk kepentingan calon pimpinan yang didukung oleh partainya.

"Mereka sekali lagi akan menggunakan anggaran itu secara sembrono untuk menggapai kekuasaan," kata Laode.

Tim khusus

Untuk mengantisipasi pelanggaran andministrasi penggunaan anggaran daerah untuk Pilkada, Ombudsman berencana akan membentuk tim khusus atau gugus tim.

Tim itu nantinya akan ditempatkan di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada. Tugasnya yakni memantau prilaku pejabat atau kepala daerah, penyimpangan anggaran, hingga ketidakprofesionalan birokrasi jelang Pilkada.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatkan bahwa pembentukan tim khusus itu masih usulan. Meski begitu rencananya usulan itu akan dibahas di dalam rapat kerja 2018 dalam waktu dekat.

Baca juga : Kapolri Minta Tunda Proses Hukum Terhadap Calon yang Ditetapkan KPU

Berdasarkan evaluasi Ombudsman 2017, kepatuhan pemerintah daerah kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sangat rendah.

Hanya 36 persen pemerintah provinsi yang dinilai sudah patuh kepada UU Pelayanan Publik. Sementara pemerintah kebupaten atau kota persentasenya lebih rendah lagi yaitu hanya persen.

Kompas TV Ombudsman baik pusat maupun daerah menerima 7.999 laporan masyarakat sepanjang tahun 2017.


Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal 'Microdroplet', Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal "Microdroplet", Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X