Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Auditor BPK Mengaku Tak Tahu Asal "Uang Panas" di Ruang Kerjanya

Kompas.com - 03/01/2018, 21:11 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Rochmadi Saptogiri, mengaku tak tahu menahu asal uang di ruangan kerjanya yang berasal dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito.

Uang tersebut disebut dalam dakwaan merupakan uang suap agar Kementerian Desa PDTT mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya.

"Enggak, saya enggak pernah (memerintahkan itu). Saya juga enggak tahu menahu persoalan itu. Saya enggak tahu dari mana," ujar Rochmadi usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/1/2017).'

Di dalam persidangan terungkap, uang suap yang berasal dari Sugito diberikan kepada Kepala Sub Auditorat III BPK Ali Sadli melalui kepada Kepala Bagian TU dan Keuangan Itjen Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo pada 10 Mei 2017.

(Baca juga: Irjen Kemendes Diminta Uang Terus-menerus oleh Auditor BPK)

Ali lantas memerintahkan Ketua Sub Tim I Pemeriksa BPK Choirul Anam untuk membawa uang yang didakwa sebagai suap itu ke dalam ruangan kerja Rochmadi.

Namun, Rochmadi mengaku tidak ada di tempat saat Anam membawa uang itu ke ruang kerjanya di BPK. Pernyataan itu dikonfirmasi oleh keterangan Anam di persidangan.

Ia mengaku, saat menyimpan uang di ruang kerja Rochmadi, tak ada seorang pun di ruangan itu.

Sementara itu, terkait dengan pesan WhatsApp Anam yang meminta atensi agar Sugito memberikan uang suap sebesar Rp 240 juta kepada Rochmadi, dibantah olehnya.

"Saya tidak pernah mengarahkan, saya juga tidak pernah menyuruh me-WTP-kan (Kemendes). Enggak ada itu semua," kata dia.

(Baca juga: Ada Foto Mendes dan Auditor BPK dalam Bukti WhatsApp yang Disita KPK)

Rochmadi Saptogiri didakwa menerima suap Rp 240 juta. Suap tersebut disebut diberikan oleh Sugito dan Jarot Budi Prabowo.

Menurut jaksa, uang Rp 240 juta itu diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Kompas TV Di hadapan majelis hakim, menteri desa mengaku tidak tahu soal dugaan suap untuk auditor BPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com