Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN NIlai PDI-P Pantas Dapat Kursi Pimpinan DPR

Kompas.com - 29/12/2017, 19:47 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – DPR akan melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DP, dan DPD (UU MD3).

Salah satu poin revisi terkait dengan penambahan kursi pimpinan DPR.

Menanggapi rencana itu, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai bahwa partai pemenang pemilu yakni PDI-P harus masuk ke kursi pimpinan DPR.

“PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu sangat pantas dan layak untuk untuk dapat (kusri) pimpinan di DPR,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Menurutnya, sudah seharusnya partai pemenang Pemilu ada di dalam kursi pimpinan DPR. Hal ini dinilai sebagai refresentasi dari pilihan rakyat.

(Baca juga : Belum Tunjuk Ketua DPR yang Baru, Golkar Buka Peluang PDI-P Masuk Jadi Pimpinan)

Oleh karena itu, Zul mendukung penuh rencana DPR melanjutkan pembahasan revisi UU MD3. Hanya saja ia memberikan satu garis bawah terkait revisi tersebut.

“Saya setuju tetapi (revisi UU MD3) harus sekaligus untuk Pemilu yang akan datang jadi enggak terulang lagi ya (revisi dilakukan), proporsional saja,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan, salah satu poin revisi berkaitan dengan penambahan kursi pimpinan DPR.

Rencananya, akan ada tambahan satu kursi untuk posisi wakil ketua DPR. Kursi itu ujarnya, akan diberikan kepada partai pemenang Pemilu 2014 yakni PDI-P.

Kompas TV Pasca menggelar Munaslub, Partai Golkar segera mengumumkan kadernya untuk duduk menjadi Ketua DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com