Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Ekonomi Digital, Bisnis Transportasi, dan Upaya Menekan Ego Sektoral

Kompas.com - 24/12/2017, 21:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

KETIKA berbicara tentang sistem transportasi, kebanyakan kita hanya fokus pada salah satu aspek, khususnya transportasi darat. Secara umum kita ketahui bahwa pengguna transportasi darat mendominasi dibandingkan transportasi laut maupun udara. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2015 mencapai 121,39 juta unit. Peningkatan jumlah pengguna transportasi darat khususnya kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang bersifat eksponensial.

Untuk jumlah pengguna jasa kereta api 296,1 juta orang. Sedangkan dari aspek transportasi udara pada tahun 2015 jumlah penumpang domestik mencapai 62 juta orang atau naik 15,96 persen, dengan jumlah penumpang internasional mencapai 12,4 juta orang atau naik 0,32 persen.

Jumlah penumpang angkutan laut mencapai 13,6 juta orang atau naik 14,13 persen, dengan jumlah barang yang diangkut naik 3,97 persen atau mencapai 216 juta ton.


Pembangunan infrastruktur transportasi

Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai terobosan pembangunan infrastruktur transportasi selama 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembangunan transportasi yang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan disparitas harga.

Program seperti tol laut dan pembangunan bandara-bandara baru dilakukan untuk mewujudkan konektivitas, pemerataan kesejahteraan, dan ekonomi yang berkeadilan.

Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.
Pembangunan infrastruktur transportasi menunjang pembangunan ekonomi sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Keberadaan transportasi mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana.

Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.
Selain itu, dapat meningkatkan konektivitas nasional antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas transportasi nasional.

Sektor transportasi mempunyai peran yang strategis sehingga harus dapat menjalin konektivitas antarpulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah Tanah Air Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.


Strategi pemerintah

Namun perlu kita ketahui bahwa, sebaik-baik apapun pembangunan infrastruktur, di sisi lain jika peningkatan pengguna kendaraan pribadi tidak ditekan jumlahnya maka tidak akan memberikan dampak positif. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com