Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doli Kurnia Sebut Ada Enam Indikator Menuju Golkar Bersih

Kompas.com - 22/12/2017, 09:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKATA, KOMPAS.com - Fungsionaris Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mencatat setidaknya ada enam indikator yang harus dilalui untuk mewujudkan slogan "Golkar Bersih".

Slogan tersebut terus disuarakan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, dimana partai berlambang pohon beringin itu mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru.

"Setidaknya ada enam indikator sekaligus ujian yang harus dilewati Golkar dalam sebulan ke depan, diawal masa kepemimpinan Airlangga Hartarto ini," ujar Doli melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/12/2017).

Doli menambahkan, dua indikator telah dilalui. Pertama, adalah figur Airlangga Hartarto. Sejauh ini, Airlangga dinilai masih merupakan figur yang bersih, tak punya potensi masalah hukum dan bebas dari isu korupsi.

Doli pun mendorong agar karakter dan visi Airlangga bisa menjadi karakter dan visi partai.

(Baca juga : Golkar Mungkin Menarik Diri dari Keanggotaan Pansus Angket KPK)

Di samping itu, indikator yang dianggap sudah dilalui adalah Munaslub yang telah dilaksanakan.

Ia melihat pelaksanaan Munaslub berlangsung bersih dan bebas dari politik uang serta transaksi jual-beli suara. Meskipun perjalanan proses pemilihannya tak sedinamis Munas atau Munaslub sebelumnya.

"Saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir bahwa kita semua telah mampu dan ternyata bisa melaksanakan Munaslub yang sama sekali clean and clear," kata dia.

Namun, menurutnya masih ada empat indikator lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Golkar.

Salah satunya dalam menyusun kepengurusan baru. Airlangga sebagai ketua umum telah diberi mandat penuh oleh Munaslub Golkar untuk merevitalisasi dan merestrukturisasi kepengurusan.

(Baca juga : Golkar Resmi Daftarkan Airlangga Hartarto di Kemenkumham)

Oleh karena itu Airlangga dinilai memiliki modal kekuatan yang cukup untuk melakukan perubahan dan pembaruan.

"Figur bermasalah atau berpotensi masalah hukum, figur pro isu korupsi, figur anti perubahan, dan figur kontroversial penghambat pembaharuan harus dapat diganti dengan figur-figur yang fresh, bersih, anti korupsi, pro perubahan, muda, dan pendorong pembaharuan," ujar politisi kelahiran Medan itu.

Kebijakan kepengurusan baru soal Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dinilai menjadi salah satu indikator.

Sebab, Pansus Angket KPK dipandang oleh sejumlah pihak justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Ia menyambut baik arahan Airlangga kepada fraksi untuk mengevaluasi keberadaan Pansus Angket KPK.

(Baca juga : Menanti Realisasi Golkar Bersih)

Indikator kelima, adalah sosok pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Doli menilai, figur yang nantinya ditunjuk akan sangat menentukan.

"Tentu figur yang akan ditempatkan itu adalah figur yang harus dikenal sebagai figur yang bersih, tidak punya track record berpotensi masalah hukum serta tidak pernah, sedang, dan akan tersangkut isu korupsi," kata Doli.

Momentum penetapan calon pada Pilkada Serentak 2018 juga dianggap menjadi indikator apakah slogan "Golkar Bersih" benar-benar akan diwujudkan.

Doli berharap ke depannya tak ada lagi isu seperti adanya mahar politik atau surat penetapan yang "bernilai tinggi" dari calon-calon yang diusung.

"Yang harus dikedepankan adalah bagaimana event pilkada itu harus menjadi wahana munculnya kader-kader terbaik Golkar menjadi tokoh publik sekaligus juga menjadi konsolidasi warming up kekuatan mesin partai menuju pileg dan pilpres," ujarnya.

Kompas TV Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk kembali mendukung Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pemilihan gubernur Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Data Bais Diretas, TNI Koordinasi dengan Menko Polhukam

Data Bais Diretas, TNI Koordinasi dengan Menko Polhukam

Nasional
514 DPC PDI-P Bakal Ikut Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

514 DPC PDI-P Bakal Ikut Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

Nasional
PPP Sebut Muktamar Masih Sesuai Jadwal pada 2025

PPP Sebut Muktamar Masih Sesuai Jadwal pada 2025

Nasional
Ketua KPK: Tak Ada Wacana Harun Masiku Ditangkap dalam Sepekan, Satgas Terus Bekerja

Ketua KPK: Tak Ada Wacana Harun Masiku Ditangkap dalam Sepekan, Satgas Terus Bekerja

Nasional
Bahas Kerja Sama, Wapres Terima Kunjungan Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan

Bahas Kerja Sama, Wapres Terima Kunjungan Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan

Nasional
KPU Akomodasi Putusan MA, PSI: Tak Ada Kaitan dengan Kami

KPU Akomodasi Putusan MA, PSI: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
Ingatkan Cagub Kejutan Bisa Menang di Jakarta, Habiburokhman: Dulu Jokowi, Anies Juga

Ingatkan Cagub Kejutan Bisa Menang di Jakarta, Habiburokhman: Dulu Jokowi, Anies Juga

Nasional
Menko Polhukam Minta Kementerian 'Back Up' Data hingga Empat Lapis

Menko Polhukam Minta Kementerian "Back Up" Data hingga Empat Lapis

Nasional
Tim Hukum PDI-P Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

Tim Hukum PDI-P Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Cucun Sebut Peningkatan Citra Positif Polri Harus Diimbangi dengan Perbaikan Layanan 

Cucun Sebut Peningkatan Citra Positif Polri Harus Diimbangi dengan Perbaikan Layanan 

Nasional
Cak Imin: Kita Lagi Memantapkan Siapa Pasangan Anies di Jakarta

Cak Imin: Kita Lagi Memantapkan Siapa Pasangan Anies di Jakarta

Nasional
Prabowo Operasi Kaki Kiri, Gerindra: Kecelakaan Tahun 80-an di Timor Timur, Akibatnya Puluhan Tahun Kemudian

Prabowo Operasi Kaki Kiri, Gerindra: Kecelakaan Tahun 80-an di Timor Timur, Akibatnya Puluhan Tahun Kemudian

Nasional
 Kuasa Hukum Bantah Firli Bahuri Terima Rp 1,3 Miliar dari SYL

Kuasa Hukum Bantah Firli Bahuri Terima Rp 1,3 Miliar dari SYL

Nasional
Ketika 2 Pimpinan KPK Ungkap Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Tak Berjalan Baik...

Ketika 2 Pimpinan KPK Ungkap Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Tak Berjalan Baik...

Nasional
Jokowi Tugaskan Luhut Bentuk Tim Pengkaji 'Family Office'

Jokowi Tugaskan Luhut Bentuk Tim Pengkaji "Family Office"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com