Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Mungkin Menarik Diri dari Keanggotaan Pansus Angket KPK

Kompas.com - 22/12/2017, 06:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar akan mengevaluasi keberadaan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, tak menutup kemungkinan pihaknya juga bisa menarik diri dari keanggotaan pansus.

"Jika tidak ada jaminan bahwa hasil Pansus KPK itu tidak melemahkan KPK, Fraksi Partai Golkar DPR RI akan menarik anggotanya dari Pansus Angket," ujar Agus melalui keterangan tertulis, Kamis (21/12/2017).

Di samping opsi menarik diri, opsi lainnya yang akan dipertimbangkan saat evaluasi adalah memerintahkan anggota pansus yang berasal dari Fraksi Partai Golkar untuk menyegerakan kerja pansus dan mengakhirinya.

Jika memungkinkan, masa kerja pansus bisa diakhiri pada masa sidang DPR yang akan datang.

"Dengan mengambil kesimpulan yang tidak ada pelemahan KPK," tuturnya.

(Baca juga : Evaluasi Keberadaan Pansus Angket KPK, Golkar Akan Gelar Rapat Internal)

Adapun hasil evaluasi tersebut akan diambil pada masa persidangan.

Penolakan terhadap pelemahan KPK menjadi satu dari lima pernyataan politik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pernyataan politik tersebut dibacakan oleh Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar, Ibnu Munzir pada penutupan Munaslub.

Ibnu menyampaikan bahwa Golkar tegas dalam pemberantasan korupsi serta meminta aparat tak tebang pilih dalam memberantas kasus korupsi.

"Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Partai Golkar mendesak aparat penegak hukum-polri, kejaksaan dan KPK- untuk bersinergi dalam pemberantasan korupsi secara adil, tidak tebang pilih serta menjunjung tinggi hak asasi manusia," ujar Ibnu saat menyampaikan pandangan politik, Rabu (20/12/2017).

Dalam poin yang sama, Ibnu juga menegaskan bahwa Golkar menolak pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sejalan dengan itu, Partai Golkar menolak terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK," tuturnya.

Kompas TV Jokowi – JK banyak dikritik karena tidak punya sikap tegas terkait pansus hak angket KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com