Doli Kurnia Sebut Ada Enam Indikator Menuju Golkar Bersih

JAKATA, KOMPAS.com - Fungsionaris Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mencatat setidaknya ada enam indikator yang harus dilalui untuk mewujudkan slogan "Golkar Bersih".

Slogan tersebut terus disuarakan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, dimana partai berlambang pohon beringin itu mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru.

"Setidaknya ada enam indikator sekaligus ujian yang harus dilewati Golkar dalam sebulan ke depan, diawal masa kepemimpinan Airlangga Hartarto ini," ujar Doli melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/12/2017).

Doli menambahkan, dua indikator telah dilalui. Pertama, adalah figur Airlangga Hartarto. Sejauh ini, Airlangga dinilai masih merupakan figur yang bersih, tak punya potensi masalah hukum dan bebas dari isu korupsi.

Doli pun mendorong agar karakter dan visi Airlangga bisa menjadi karakter dan visi partai.

(Baca juga : Golkar Mungkin Menarik Diri dari Keanggotaan Pansus Angket KPK)

Di samping itu, indikator yang dianggap sudah dilalui adalah Munaslub yang telah dilaksanakan.

Ia melihat pelaksanaan Munaslub berlangsung bersih dan bebas dari politik uang serta transaksi jual-beli suara. Meskipun perjalanan proses pemilihannya tak sedinamis Munas atau Munaslub sebelumnya.

"Saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir bahwa kita semua telah mampu dan ternyata bisa melaksanakan Munaslub yang sama sekali clean and clear," kata dia.

Namun, menurutnya masih ada empat indikator lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Golkar.

Salah satunya dalam menyusun kepengurusan baru. Airlangga sebagai ketua umum telah diberi mandat penuh oleh Munaslub Golkar untuk merevitalisasi dan merestrukturisasi kepengurusan.

(Baca juga : Golkar Resmi Daftarkan Airlangga Hartarto di Kemenkumham)

Oleh karena itu Airlangga dinilai memiliki modal kekuatan yang cukup untuk melakukan perubahan dan pembaruan.

"Figur bermasalah atau berpotensi masalah hukum, figur pro isu korupsi, figur anti perubahan, dan figur kontroversial penghambat pembaharuan harus dapat diganti dengan figur-figur yang fresh, bersih, anti korupsi, pro perubahan, muda, dan pendorong pembaharuan," ujar politisi kelahiran Medan itu.

Kebijakan kepengurusan baru soal Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dinilai menjadi salah satu indikator.

Sebab, Pansus Angket KPK dipandang oleh sejumlah pihak justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Ia menyambut baik arahan Airlangga kepada fraksi untuk mengevaluasi keberadaan Pansus Angket KPK.

(Baca juga : Menanti Realisasi Golkar Bersih)