Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Suara Beringin untuk Airlangga Hartarto

Kompas.com - 21/12/2017, 08:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar akhirnya selesai. Sosok Airlangga Hartarto yang sebelumnya secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua umum dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kini resmi menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Partai berlambang beringin itu seolah satu suara untuk Airlangga. Ya, nyaris tak ada perlawanan berarti yang muncul pada Munaslub.

Ada beberapa usulan yang berkembang dalam rapat untuk membuka kembali pencalonan ketua umum lantaran penunjukan Airlangga dianggap kurang demokratis dengan hanya ditetapkan melalui pleno.

Namun, usul hanyalah usul. Tak berlama-lama, Airlangga pada akhirnya dikukuhkan oleh forum Munaslub tanpa adanya figur calon ketua umum lain.

Beberapa kali, baik Airlangga maupun kader Golkar lain, mengklaim Munaslub yang diselenggarakan 18 hingga 20 Desember 2017 itu merupakan munas paling singkat yang pernah diselenggarakan.

"Itulah keputusan-keputusan yang diambil dalam Munaslub hari ini dan Munaslub ini merupakan salah satu munas yang tercepat yang pernah dilakukan Partai Golkar," ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers seusai rapat paripurna Munaslub Partai Golkar, Rabu (20/12/2017).

(Baca juga: Evaluasi Keberadaan Pansus Angket KPK, Golkar Akan Gelar Rapat Internal)

Suasana acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Suasana acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.

Munaslub memang berlangsung lebih cepat dari jadwal yang telah diagendakan. Pada hari terakhir, rapat berakhir sekitar pukul 12.00 siang.

Ketuk palu sidang yang dipimpin Dedi Mulyadi pun berlangsung lancar tanpa interupsi. Semua sepakat dengan hasil Munaslub.

Airlangga berharap hal itu menjadi sinyal positif bagi konsolidasi organisasi Golkar pada semua tingkatan menuju momentum kebangkitan partai di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Munas ini seluruhnya aklamasi sehingga diharapkan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat ke daerah bisa solid karena kita menyepakati secara bersama-sama," katanya.

Harapan terhadap kepengurusan Golkar di bawah Airlangga juga disampaikan Dedi Mulyadi selaku Ketua DPD I Golkar Jawa Barat.

(Baca juga: Jusuf Kalla: Falsafah Golkar adalah Selalu Ada di Pemerintahan)

Ia menambahkan, Munaslub memberikan mandat sepenuhnya kepada ketua umum untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan. Artinya, kata Dedi, gerbong perubahan partai sepenuhnya berada di tangan Airlangga.

"Tidak ada sepanjang sejarah, seorang ketua umum memiliki mandat yang penuh seperti Airlangga Hartarto. Ini kesempatan berharga untuk membuktikan diri bahwa Golkar hari ini melakukan perubahan besar dan mendasar," ujar Dedi.

Airlangga pun diberi waktu untuk melakukan revitalisasi kepengurusan tersebut. Sekretaris Pimpinan Munaslub M Sarmuji menuturkan, hal itu dilakukan agar penyusunan kepengurusan bisa lebih baik.

"Untuk struktur lengkap, ketua umum membutuhkan waktu secara jernih untuk menempatkan siapa, di mana posisinya, membutuhkan pikiran lebih jernih, tidak bisa didesak-desak, misalkan selesai satu hari, tidak bisa begitu. Supaya juga kepengurusan berhasil dengan bagus," kata Sarmuji.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com