Satu Suara Beringin untuk Airlangga Hartarto

Partai berlambang beringin itu seolah satu suara untuk Airlangga. Ya, nyaris tak ada perlawanan berarti yang muncul pada Munaslub.

Ada beberapa usulan yang berkembang dalam rapat untuk membuka kembali pencalonan ketua umum lantaran penunjukan Airlangga dianggap kurang demokratis dengan hanya ditetapkan melalui pleno.

Namun, usul hanyalah usul. Tak berlama-lama, Airlangga pada akhirnya dikukuhkan oleh forum Munaslub tanpa adanya figur calon ketua umum lain.

Beberapa kali, baik Airlangga maupun kader Golkar lain, mengklaim Munaslub yang diselenggarakan 18 hingga 20 Desember 2017 itu merupakan munas paling singkat yang pernah diselenggarakan.

"Itulah keputusan-keputusan yang diambil dalam Munaslub hari ini dan Munaslub ini merupakan salah satu munas yang tercepat yang pernah dilakukan Partai Golkar," ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers seusai rapat paripurna Munaslub Partai Golkar, Rabu (20/12/2017).

Munaslub memang berlangsung lebih cepat dari jadwal yang telah diagendakan. Pada hari terakhir, rapat berakhir sekitar pukul 12.00 siang.

Ketuk palu sidang yang dipimpin Dedi Mulyadi pun berlangsung lancar tanpa interupsi. Semua sepakat dengan hasil Munaslub.

Airlangga berharap hal itu menjadi sinyal positif bagi konsolidasi organisasi Golkar pada semua tingkatan menuju momentum kebangkitan partai di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Munas ini seluruhnya aklamasi sehingga diharapkan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat ke daerah bisa solid karena kita menyepakati secara bersama-sama," katanya.

Harapan terhadap kepengurusan Golkar di bawah Airlangga juga disampaikan Dedi Mulyadi selaku Ketua DPD I Golkar Jawa Barat.

Ia menambahkan, Munaslub memberikan mandat sepenuhnya kepada ketua umum untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan. Artinya, kata Dedi, gerbong perubahan partai sepenuhnya berada di tangan Airlangga.

"Tidak ada sepanjang sejarah, seorang ketua umum memiliki mandat yang penuh seperti Airlangga Hartarto. Ini kesempatan berharga untuk membuktikan diri bahwa Golkar hari ini melakukan perubahan besar dan mendasar," ujar Dedi.

Airlangga pun diberi waktu untuk melakukan revitalisasi kepengurusan tersebut. Sekretaris Pimpinan Munaslub M Sarmuji menuturkan, hal itu dilakukan agar penyusunan kepengurusan bisa lebih baik.

"Untuk struktur lengkap, ketua umum membutuhkan waktu secara jernih untuk menempatkan siapa, di mana posisinya, membutuhkan pikiran lebih jernih, tidak bisa didesak-desak, misalkan selesai satu hari, tidak bisa begitu. Supaya juga kepengurusan berhasil dengan bagus," kata Sarmuji.

Dukungan pemerintah

Pihak pemerintah juga memperlihatkan dukungannya kepada kepengurusan Golkar di bawah ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Hal itu dibuktikan dengan kesediaan Presiden Joko Widodo membuka Munaslub pada Senin (18/12/2017) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menutup Munaslub, Rabu malam.

Bahkan, pada pembukaan Munaslub, pimpinan-pimpinan partai di luar Golkar turut hadir, termasuk Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Harapan yang besar terhadap Golkar salah satunya diungkapkan Jusuf Kalla saat menutup Munaslub. Ia berharap fungsi partai politik yang diemban Golkar bisa dijalankan dengan baik dan partai bisa memainkan perannya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Kalla berterima kasih atas dukungan Golkar terhadap pemerintah. Ia pun mengingatkan bahwa pada sejarahnya, falsafah Golkar adalah selalu berada dalam pemerintahan.

"Saya ingin sekali lagi menyampaikan salam hangat dari Pak Jokowi kepada Anda semua. Dan terima kasih sekali atas dukungan yang telah dibacakan," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Revitalisasi Kepengurusan hingga Perbaikan AD/ART Partai

Munaslub Golkar menghasilkan sejumlah keputusan. Selain mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum, Munaslub juga menyepakati periode masa jabatan kepengurusan Airlangga.

"Diputuskan melanjutkan periode 2017-2019 dan dapat diperpanjang dengan mekanisme Rapimnas," ujar Airlangga.

Keputusan ketiga adalah menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Saat ini pengurus DPP berjumlah 310 orang, sedangkan pada AD/ART jumlah pengurus hanya 117 orang.

Oleh karena itu, Munaslub membuat peraturan peralihan bahwa jumlah 117 orang tersebut baru akan berlaku pada Munas yang akan datang pada 2019.

Sementara keputusan terakhir adalah soal revitalisasi partai.

"Munas memberi mandat tunggal kepada ketua umum melakukan revitalisasi dan restrukturisasi struktur DPP," kata Airlangga.

Selain itu, Munaslub juga menghasilkan lima pernyataan politik yang dibacakan Ketua Steering Committee (SC) Munaslub, Ibnu Munzir.

Salah satunya menegaskan soal sikap tegas Golkar dalam pemberantasan korupsi dan meminta aparat tak tebang pilih dalam memberantas kasus korupsi.

"Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Partai Golkar mendesak aparat penegak hukum—Polri, Kejaksaan, dan KPK—bersinergi dalam pemberantasan korupsi secara adil, tidak tebang pilih, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," ujar Ibnu saat menyampaikan pandangan politik, Rabu malam.