Di Munaslub, Golkar Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Tebang Pilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar ditutup pada Rabu (20/12/2017) malam.

Ketua Dewan Pengarah Munaslub Golkar Ibnu Munzir menyampaikan lima pernyataan politik Munaslub.

Salah satunya menegaskan soal sikap tegas Golkar dalam pemberantasan korupsi serta meminta aparat tak tebang pilih dalam memberantas kasus korupsi.

"Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Partai Golkar mendesak aparat penegak hukum-polri, kejaksaan dan KPK- untuk bersinergi dalam pemberantasan korupsi secara adil, tidak tebang pilih serta menjunjung tinggi hak asasi manusia," ujar Ibnu saat menyampaikan pandangan politik, Rabu malam.

Baca juga: Munaslub Sepakati Kepengurusan Airlangga hingga 2019

Pada poin yang sama, Ibnu juga menegaskan bahwa Golkar menolak pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sejalan dengan itu, Partai Golkar menolak terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK,"  kata dia.

Sejalan dengan pernyataan politik tersebut, Golkar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan politik bersih transparan dan menjunjung tinggi etika politik yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai budaya bangsa.

"Bagi Partai Golkar, berpolitik adalah ibadah dan perbuatan mulia yang diabdikan bagi kemaslahatan bangsa dan negara," kata Ibnu.

Poin lainnya adalah dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengamalan Pancasila secara demokratis, partisipatif dan edukatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ia menegaskan, Golkar bersama partai lain akan mendorong lahirnya rancangan undang-undang pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Baca: Munaslub Golkar, Beberapa DPD Usulkan Rombak Kepengurusan

Keempat, Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah yang dianggap berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5 persen serta sejumlah keberhasilan lainnya, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, pembangunan industri manufaktur, hingga pembangunan kewilayahan Indonesiasentris.

Meskipun, sejumlah kendala masih dihadapi pemerintah, misalnya dalam hal mengatasi pengangguran.

Golkar menginstruksikan agar jajarannya di daerah ikut membantu menekan angka pengangguran tersebut.

"Menginstruksikan kepada kepala-kepala daerah, kader Partai Golkar untuk membuat program padat karya guna mengurangi penganggutan dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Barat itu.

Lima, Golkar mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang proaktif menggalang dukungan negara-negara OKI dan Uni Eropa untuk mempercepat penyelesaian perdamaian di Palestina.

"Senafas dengan itu, Partai Golkar mendukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," kata Ibnu.