Kompas.com - 20/12/2017, 13:49 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada sambutan acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM 2017, di kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/12/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada sambutan acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM 2017, di kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyebut penambahan sekitar 14.000 petugas sipir lembaga pemasyarakatan merupakan jawaban bagi jajarannya atas tantangan dalam menyelesaikan persoalan yang kerap muncul dari lapas atau rutan.

Misalnya soal narapidana yang kabur, kasus narkoba, dan kasus lain yang sudah mengakar di sana.

Hal tersebut disampaikan Yasonna pada sambutan acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM 2017 di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Sebanyak 14.000 petugas sipir lapas tersebut merupakan bagian dari 17.000-an CPNS yang direkrut kementeriannya pada tahun ini.

Dengan penambahan ini, ia berharap tidak ada alasan lagi bahwa kasus napi lari dan kasus narkoba di balik lapas karena faktor kekurangan sumber daya manusia.

"Kalau sudah tambah 17.000, 14.000 di dalamnya sipir lapas, dan prestasi di lapas masih ada pelarian, masih ada narkoba, masih ada lain-lain, tidak ada lagi rasionalnya mengatakan bahwa persolaan di lapas adalah persoalan kekurangan orang," kata Yasonna.

(Baca juga: Seorang Sipir Menyelipkan Sabu dalam Nasi Bungkus Tahanan)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Maka, tantangan ke depan pada Dirjen PAS (Pemasyarakatan) adalah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berurat berakar," tambah Yasonna lagi.

Mulai Januari 2018, 14.000 tambahan sipir itu, menurut dia, sudah mulai bekerja. Dia berharap, tambahan sebanyak ini dapat membantu meningkatkan pengawasan di lapas atau rutan.

"Dengan penambahan 14.000 di lapas, kami harapkan akan sangat membantu bagi lapas dan rutan dalam pengawasan," ujar Yasonna.

Pihaknya juga berniat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kepala lapas dan kepala rutan. Mereka yang punya kecenderungan bermasalah akan menjadi catatan kementeriannya.

"Orang yang punya kecenderungan tidak baik menjadi catatan kami. Kami harapkan prediksi 2018 tidak ada gejolak seperti itu," ujar Yasonna.

Kompas TV Ketimpangan Penjagaan di Rutan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.