Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harap Legawa, Sosok Kontroversial Tak Dapat Posisi Pengurus Golkar

Kompas.com - 19/12/2017, 11:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, kepemimpinan baru Golkar harus mengedepankan penyelamatan partai dari citra buruk yang berpengaruh terhadap elektabilitas.

Ia berharap, sosok-sosok kontroversial dan memiliki masalah hukum bersedia untuk tak menempati posisi strategis di partai.

"Bagi orang-orang yang selama ini dikesankan punya masalah terhadap hukum, saya kira dengan legawa hati demi kemajuan partai tidak bisa lagi ditonjolkan. Apalagi, kemudian sosok-sosok kontroversial selama ini yang membuat partai ini dikuatkan citra buruknya oleh tokoh-tokoh itu," ujar Doli di sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Doli tak menyebutkan secara spesifik sosok-sosok tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa partai harus tegas jika ingin memulihkan kembali citra partai.

"Kalau kita benar-benar mau meningkatkan partai ya harus strict," katanya.

(Baca juga: Meski Ada Faksi, Ketua DPP Sebut Golkar Tetap Solid Dukung Jokowi)

Doli mengaku lega bahwa penyelenggaraan Munaslub berjalan sesuai yang diharapkannya, yakni bagaimana Munaslub membawa gagasan baru tentang perubahan partai.

Aspirasi tersebut juga dituangkan dalam slogan "Golkar Bersih, Golkar Bangkit, Menuju Indonesia Sejahtera" yang disuarakan pada Munaslub.

Namun, ke depan pihaknya akan memastikan bahwa slogan tersebut benar-benar dituangkan dalam kerja dewan pimpinan pusat, termasuk ke dalam kepengurusan.

"Kalau misalnya wajahnya sama, tagline itu hanya lip service," ujar Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) itu.

Ia menyebutkan setidaknya ada dua indikator perubahan tersebut. Pertama, produk konseptual dari Munaslub yang berupa rekomendasi. Kedua, perubahan anggaran dasar yang terjadi.

"Tetapi, konkretnya wujud perubahan itu di kepengurusan. Jadi, Pak Airlangga kalau hanya sendiri bukan perubahan," katanya.

(Baca juga: Golkar 3 Tahun Sudah 7 Kali Munas, Bisa Dapat Rekor MURI...)

Rapimnas dan Munaslub digelar dalam rangka melaporkan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto.

Beberapa agenda yang direncanakan, selain memilih ketua umum baru adalah perombakan kepengurusan DPP.

Adapun Doli dipecat dari keanggotaan Golkar karena sikapnya dianggap kerap berseberangan dengan sikap partai.

Namun, keanggotaannya telah dipulihkan berdasarkan keputusan yang diambil setelah DPP Golkar menggelar rapat pleno, Minggu (17/12/2017).

"Hari ini sudah diputuskan juga salah satu adalah rekomendasi dari mahkamah partai yang menyatakan bahwa pemecatan keanggotaan Saudara Doli direhabilitasi," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto seusai rapat pleno di DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, dikutip dari Tribunnews.com.

"Dengan demikian, sejak rapat pleno ini, Saudara Doli tetap menjadi anggota Partai Golkar," kata Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com